Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sulawesi Selatan (BKKBN Sulsel) berupaya mengatasi stunting dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pendamping.Target menurunkan angka prevalensi stunting menjadi 14 persen di tahun 2024.
"Target menurunkan angka prevalensi stunting menjadi 14 persen di tahun 2024, sejumlah upaya telah dilakukan BKKBN, salah satunya dengan memperkuat kapasitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang telah terbentuk di seluruh wilayah Indonesia," kata Kepala BKKBN Sulsel Hj Andi Rita Mariani, di Makassar, Senin.
Berkaitan dengan hal itu, ujar dia, BKKBN mengadakan Training of Trainer (ToT) yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BKKBN secara virtual pada Senin.
Dia mengatakan, diharapkan pengetahuan Tim Pendamping Keluarga dapat meningkat khususnya dalam memberikan pemahaman dan edukasi kesehatan serta pola gizi anak bagi keluarga.
Kepala Pusdiklat BKKBN Lalu Makhripuddin usai membuka kegiatan itu, menyebutkan Fasilitator TPK yang terdiri BKKBN provinsi, penyuluh KB, IBI, dan PKK diharapkan menjadi perpanjangan tangan dalam menyebarluaskan informasi dan materi kepada TPK yang ada di daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Sementara itu, Andi Rita mengatakan stunting merupakan masalah lintas sektor dan penanganannya juga harus dilakukan secara kolaboratif melibatkan lintas sektor juga, hal ini tergambar dari Tim Pendamping Keluarga.
Andi Rita menerangkan, usai ToT Tim Fasilitator TPK, akan dilanjutkan dengan pelatihan bagi 20.046 TPK se-Sulawesi Selatan sesuai petunjuk dari Pusdiklat BKKBN.
“Tim Pendamping Keluarga atau TPK nantinya akan bertugas memberikan edukasi, sosialisasi dan skrining pencegahan stunting pada empat kelompok sasaran, yaitu calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan balita khususnya anak di bawah dua tahun,” kata Andi Rita.
Menurut Andi Rita, keempat kelompok sasaran ini merupakan kelompok paling berisiko mengalami kasus stunting.
Tim Pendamping Keluarga nantinya akan bertugas mendata dan melakukan pendampingan pada kelompok sasaran ini.
TPK juga bertugas memfasilitasi kelompok sasaran untuk mendapatkan pelayanan rujukan dan pemberian bantuan sosial sebagai upaya peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan keluarga,” ujar Andi Rita lagi.
Dia menyebutkan stunting disebabkan kekurangan gizi kronis yang mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan tubuh dan otak.
Karena itu, melalui kehadiran TPK dapat meningkatkan kepedulian dan kesadaran keluarga akan risiko stunting pada anak, sehingga dapat dilakukan langkah antisipasi, meminimalisasi dan mencegah terjadinya stunting.
Baca juga: BKKBN luncurkan program DASHAT disaksikan 19 delegasi dubes
Baca juga: Pakar: Stunting ancam bonus demografi 2045
Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2022
