Porsi pembiayaan UMKM di BSI terus meningkat baik secara jumlah maupun persentasenya
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berkomitmen untuk terus meningkatkan dukungan terhadap UMKM yang terbukti dari porsi pembiayaan terhadap UMKM di Februari 2022 yang mencapai 23,12 persen atau sebesar Rp40 triliun.
“Porsi pembiayaan UMKM di BSI terus meningkat baik secara jumlah maupun persentasenya,” kata Direktur Retail Banking BSI Kokok Alun Akbar dalam webinar yang diselenggarakan Indef di Jakarta, Selasa.
Kokok menyebutkan bahwa pada Desember 2020, porsi pembiayaan kepada UMKM sebanyak 22,37 persen atau Rp35 triliun dari total pembiayaan Rp156,9 triliun. Kemudian pada Desember 2021 persentase pembiayaan UMKM naik menjadi 23,04 persen atau Rp171,3 triliun dan lalu kembali sedikit meningkat di Februari 2022 dengan persentase 23,12 persen dari total pembiayaan Rp171,9 triliun.
Sisa pembiayaan, lanjut dia, sebesar Rp132 triliun disalurkan kepada pembiayaan konsumer yang tidak hanya kepada pegawai negeri dan pensiunan namun kepada pelaku UMKM. Namun digunakan untuk pembelian rumah dan kendaraan. Sedangkan 20 persen pembiayaan disalurkan untuk pembiayaan korporat.
Terkait roadmap BSI untuk pembiayaan UMKM, Kokok menyampaikan bahwa perseroan mengikuti peraturan OJK yang menggunakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) yang naik bertahap dari 20 persen menjadi 30 persen di 2024.
“Secara ketentuan Alhamdulillah BSI di Desember 2021 kalau kita hitung secara RPIM sudah 27 persen,” ujarnya.
Lebih lanjut Kokok menuturkan bahwa BSI memiliki sejumlah strategi untuk mendukung UMKM, dimulai dari pembiayaan KUR-Mikro-SME, transaksi keuangan syariah, capacity building UMKM, peningkatan akses pasar go digital, BSI Smart Agen dan penguatan halal value chain.
“BSI Smart Agen bisa memberikan layanan seperti perbankan. Ini tentu bisa menambah pendapatan UMKM karena fee bank kita bagi dua. 50 persen untuk bank dan 50 persen untuk agen,” jelas dia.
Tak hanya itu, BSI juga melakukan pembiayaan yang berkesinambungan dan terdiri dari 4 jenis. Pertama, UMKM yang tidak feasible (tidak layak) dan tidak bankable (tidak memenuhi syarat bank). BSI menggunakan pembiayaan dana CSR, dana bergulir dan Ziswaf untuk membiayai UMKM yang berada di jenis pertama.
Kedua, UMKM yang feasible tapi tidak bankable. BSI memberikan pembiayaan melalui program penjaminan dan pembiayaan KUR. Lalu ada pembiayaan untuk UMKM yang tidak feasible tapi bankable yang sumber pembiayaan berasal dari avalis, off taker, ekosistem hingga kemitraan. Sedangkan jenis pembiayaan keempat adalah untuk UMKM yang feasible dan bankable dengan pendanaan berasal dari pembiayaan komersial.
“Kita juga melakukan penguatan akses pasar seperti go digital, kemitraan, sinergi dengan pemerintah dan UMKM Expo yang terakhir di Dubai,” kata dia.
Adapun UMKM memegang porsi jenis usaha paling banyak di Indonesia yakni 99,99 persen atau 65,46 juta usaha sedangkan 0,01 persen sisanya atau 5,6 ribu merupakan usaha besar. UMKM berkontribusi 60,5 persen terhadap PDB dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 97 persen atau 116,97 juta dari total tenaga kerja. UMKM juga memegang kontribusi ekspor sebanyak 14,7 persen dengan rerata pendapatan bersih per tahun UMKM Rp58 juta.
Baca juga: Menko Airlangga: Pembiayaan murah terus diperbanyak bagi UMKM
Baca juga: BKF sebut database pembiayaan inovatif UMKM akan dibentuk
Baca juga: Teten dorong kolaborasi guna perluas akses pembiayaan bagi UMKM
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2022
