Anda boleh cek di anggaran.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan penguatan Program Bangga Kencana tidak boleh luput meskipun negara sedang fokus mengatasi stunting pada anak.
"Tidak boleh lupa bahwa tugas utama kita adalah pembangunan keluarga yang berkualitas yang sangat lekat dengan pengendalian pertumbuhan penduduk seimbang, sehingga fungsi untuk pengendalian penduduk, pengendalian kelahiran, dan penjarangan kelahiran tidak boleh dilupakan,” kata Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis.
Hasto menekankan tidak ada boleh ada pihak yang terlena dengan penanganan stunting. Sebab telah terjadi sedikit penurunan pada pelayanan kontrasepsi di pre-semester pertama tahun 2021 dengan pre-semester pertama awal tahun 2022.
Baca juga: BKKBN kembali gemakan perannya lewat peningkatan kualitas keluarga
Baca juga: Wapres minta BKKBN gencarkan Program Bangga Kencana sampai pelosok
Penurunan terjadi setidaknya sekitar dua persen meskipun situasi pandemi COVID-19 saat ini lebih baik dari tahun-tahun yang lalu.
“Saya selalu sampaikan mulut saya selalu teriak stunting, tangan saya membawa bendera stunting, tapi kaki saya menginjak gas untuk pelayanan kontrasepsi dan anda boleh cek di anggaran. Seperti apa anggaran yang kita tingkatkan,” ujar dia.
Menurut Hasto, BKKBN terus menyeimbangkan irama penanganan stunting dengan penyediaan layanan alat kontrasepsi pada masyarakat. Baik untuk pemberian layanan susuk, pemasangan IUD, pembagian pil hingga pemberian intensif pada bidan dan profider, lewat uang saku khususnya kepada aseptor vasektomi dan tubektomi.
Hasto juga mengingatkan bahwa pemerintah Indonesia telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional. Komitmen ini terwujud dalam masuknya stunting ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dengan target penurunan yang cukup signifikan dari kondisi 27,67 persen pada tahun 2019 diharapkan menjadi 14 persen pada tahun 2024.
Dalam kesempatan itu BKKBN juga melakukan pelantikan pejabat struktural dan pejabat fungsional yang terdiri dari 19 orang di antaranya Ir. Siti Fathonah, MPH sebagai Penyuluh KB Ahli Utama, dr. Irma Ardiana, MAPS sebagai Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak dan tiga orang Analis Kepegawaian Ahli Pertama.
Pelantikan juga dilakukan kepada lima orang Auditor Kepegawaian Ahli Pertama, enam orang Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama dan tiga orang Pranata Komputer Terampil di lingkungan BKKBN.
“Lewat pelantikan ini diharapkan akan lebih membawa semangat baru dalam roda organisasi BKKBN dan menjadi daya ungkit dalam capaian kinerja, khususnya pada unit kerja saudara dan diharapkan dapat memberi impact positif bagi organisasi,” ujar Hasto.
Baca juga: BKKBN gandeng IKIP PGRI-OSO Universitas kembangkan Bangga Kencana
Baca juga: Anggota DPR dan BKKBN Bali sosialisasikan program "2125 Keren"
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2022
