"Insya Allah kami laksanakan tanggal 18 Mei 2022, yaitu kami akan mengundang ketua umum partai, sekjen partai, bendahara umum partai, yang akan hadir secara fisik di KPK. Sementara yang lain bisa mengikuti secara virtual," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK Jakarta, Selasa.
KPK pada menggelar sosialisasi program tersebut yang diikuti oleh 20 perwakilan parpol di seluruh Indonesia.
"Kegiatan ini kami lakukan karena kami melihat dan ini kami jadikan sebagai milestone menghadapi dan menjelang kegiatan tahun politik tahun 2024 yang akan datang," tambah Firli.
Menurut dia, KPK memandang penting untuk melibatkan parpol dalam upaya membangun budaya antikorupsi.
Baca juga: Ketua KPK dorong parpol bangun budaya antikorupsi
"Parpol memang menjadi perhatian khusus karena kami menyadari bahwa parpol ini adalah tempat rakyat untuk menyuarakan dan menyalurkan suaranya; yang kedua, parpol ini adalah saluran daripada demokrasi yang kita anut," tuturnya.
Ketiga, lanjutnya, parpol juga menentukan masa depan bangsa terkait tata cara dan mekanisme pemilihan legislatif, pemilihan presiden, pemilihan DPD, sampai pemilihan gubernur maupun bupati dan wali kota.
"Semua melalui parpol. Parpol juga memegang peranan penting, karena rasanya sampai hari ini tidak ada regulasi yang bisa dibuat, apakah itu inisiatif dari rekan-rekan legislatif ataupun persetujuan legislatif. Artinya, juga sangat dipengaruhi oleh parpol," jelasnya.
Lebih lanjut, dia menyatakan program tersebut juga bertujuan agar parpol menjaga nilai-nilai integritas.
"Dengan cara, satu, perbaikan seluruh regulasi yang terkait dengan parpol, tentu kami menyampaikan saran dan kajian; yang kedua bagaimana tata kelola parpol yang bersih, yang tidak ada unsur-unsur ataupun praktik-praktik korupsi," kata dia.
Baca juga: Ketua KPK: Parpol harus bangun sistem pendidikan kader antikorupsi
Dia berharap seluruh parpol akan menjadi agen perubahan dalam membangun budaya antikorupsi untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
Sementara itu, Plt. Deputi Pendidikan dan Peran serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana mengatakan program itu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) terutama pada aspek varieties of democracy project yang saat ini nilainya menurun.
Program politik cerdas berintegritas terpadu tahun 2022 akan diikuti oleh pengurus parpol pusat dan daerah. Program itu terdiri atas kegiatan executive briefing bagi ketua dan sekjen parpol, pembekalan antikorupsi bagi pengurus partai di pusat dan daerah, serta pembelajaran mandiri antikorupsi secara elektronik.
Terdapat 21 paket kegiatan yang akan dilakukan sepanjang tahun 2022. Program yang dilakukan sejak tahun 2016 itu bertujuan untuk mewujudkan penguatan antikorupsi bagi partai politik.
Baca juga: IM57: Rencana mantan pegawai KPK bentuk parpol terus dimatangkan
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2022
