Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengingatkan anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) terkait dengan daftar pemilih tetap (DPT) yang belum tuntas, integritas, hingga digitalisasi.KPU diharapkan mampu atasi segala bentuk kecurangan dalam pelaksanaan pemilu.
"Daftar pemilih tetap (DPT) yang sejak dulu tidak selesai apakah mereka mampu mengatasi masalah ini? Kita butuh kemampuan anggota KPU dalam mengantisipasi masalah yang akan muncul ke depan," kata Pangi Syarwi Chaniago dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Pangi berharap ketujuh anggota KPU yang dilantik pada hari Selasa (12/4) dapat memberikan solusi untuk mengurai persoalan fundamental dari tingkat hulu ke hilir terkait dengan sistem pemilu, pelaksanaan pemilu, serta teknis pemilu.
Terkait dengan faktor integritas, Pangi menegaskan bahwa integritas merupakan hal penting lainnya yang harus dimiliki oleh anggota KPU.
Ia membeberkan sejumlah contoh kasus, seperti pertemuan informal dengan orang-orang tertentu yang harusnya tidak perlu terjadi sebab, mereka sudah menjadi pejabat publik.
Peristiwa yang terjadi pada masa lalu, kata dia, harusnya tidak boleh terulang lagi. Maka, integritas adalah faktor penting apakah anggota KPU ini bisa dibeli atau tidak.
"Kalau mereka sudah selesai dengan urusan pribadinya, otomatis mereka tidak bisa dibeli. Maka, otomatis tidak ada potensi manipulasi data dan manipulasi surat suara. Kuncinya adalah kemampuan menahan diri," ucapnya.
Pangi pun memberikan saran kepada anggota KPU agar ke depannya mampu mengatasi segala bentuk kecurangan dalam pelaksanaan pemilu.
Selain itu, mereka juga harus mampu belajar cepat untuk melihat kelemahan-kelemahan masa lalu agar tidak masuk pada lubang yang sama.
"Saran ketiga adalah digitalisasi apakah kita senang manual atau mulai belajar dengan negara-negara yang sudah menerapkan e-voting?" ucapnya.
Ia mengatakan bahwa teknologi informasi itu adalah jantungnya KPU. Berhasil atau tidaknya KPU ke depan, dibobol atau tidaknya, tergantung pada kemampuan di bidang TI.
"Kalau pun tetap ingin manual, teknologinya jangan manual juga. Harus lebih canggih untuk mengantisipasi potensi jual beli suara, penggelembungan suara, dan suara siluman. Timnya harus benar-benar yang punya jam terbang yang berkelas," katanya.
Di sisi lain, Pangi menilai anggota KPU yang baru merupakan orang-orang terbaik hasil dari seleksi yang ketat mulai dari administrasi hingga uji kelayakan dan kepatutan.
Oleh karena itulah, publik sangat mengharapkan terjadinya banyak perbaikan yang harus dilakukan oleh kepengurusan KPU masa jabatan 2022—2027 ke depannya.
"Kita menunggu bagaimana anggota KPU yang baru dilantik ini menyelenggarakan pemilu nanti, baik dari sisi kapabilitas maupun mitigasi masalah, terutama masalah-masalah klasik agar tidak terulang lagi," ujarnya.
Baca juga: Ketua Komisi II DPR ingatkan kembali penegasan presiden soal Pemilu
Baca juga: Komisi II dorong KPU-Bawaslu efisienkan anggaran Pemilu 2024
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2022
