"Jelas ini sangat merugikan kami sebagai kader partai. Apalagi tercantum nomor seluler saya pada video konten YouTube tersebut. Makanya kemarin (19/4), kami melaporkannya ke Polda Jatim," kata Wakil Ketua Bidang Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Eddy Tarmidji Widjaja dalam siaran persnya di Surabaya, Rabu.
Saat melapor ke Polda Jatim, Eddy didampingi Advokat Tomuan Hutagaol dan Nanang Sutrisno dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat DPD PDI Perjuangan Jatim. Eddy diterima di Bagian Pengaduan Unit 1 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim.
Baca juga: Politikus PDIP: Transformasi jadi tantangan Indonesia songsong 2045
Menurut eddy, kreator konten YouTube yang dibuat perusahaan berinisial M O berkantor di Gedung Vosa Tower Lantai 20 di Jalan HR Muhammad, Surabaya, itu tidak hanya merugikan dirinya namun juga Ketua DPR RI Puan Maharani.
Eddy menjelaskan konten yang mengusung tagline "We Change the World, yang lemah dikuatkan, yang miskin dikayakan, yang terjerat hutang riba dikayakan" tersebut menjanjikan bantuan sebesar Rp1 miliar bagi pelaku UMKM muda.
Bantuan tersebut, lanjut dia, dengan syarat membuat video konten berdurasi maksimal 1 menit, menyertakan surat keterangan tidak mampu, dan melampirkan surat dukungan kepada Puan Maharani menjadi presiden pada Pemilu 2024. Dalam konten tersebut yang bersangkutan mencantumkan nomor telepon seluler milik politkus PDIP Eddy tanpa izin yang bersangkutan.
Baca juga: Politikus PDIP Ihsan Yunus dikonfirmasi pembagian jatah paket bansos
Eddy mengaku baru mengetahui hal tersebut ketika banyak yang menghubungi dirinya untuk menanyakan kebenaran terkait isi konten yang menjanjikan bantuan permodalan dengan nominal yang sangat fantastis tersebut.
"Sejak seminggu lalu banyak yang menghubungi saya, baik chatting maupun telepon langsung," lanjut Eddy.
Selain itu, ia telah diklarifikasi oleh DPD PDI Perjuangan Jatim terkait hal tersebut dan meminta Eddy segera melapor kepada pihak berwajib.
Baca juga: Politikus PDIP harap pengganti Anies 2022-2024 paham Jakarta
Dia berharap tidak ada tudingan masyarakat yang mengarah kepada dirinya dan Puan Maharani dalam konten bisnis yang tidak bertanggung jawab tersebut.
"Semoga segera ada tindak lanjut dari Polda Jatim untuk segera ditelusuri dan diproses karena hal ini sangat sensitif, apalagi menjelang Pemilu 2024,"kata Eddy.
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2022
