• Beranda
  • Berita
  • Paulus Waterpauw dilantik PJ Gubernur situasi Papua Barat aman

Paulus Waterpauw dilantik PJ Gubernur situasi Papua Barat aman

12 Mei 2022 10:29 WIB
Paulus Waterpauw dilantik PJ Gubernur situasi Papua Barat aman
Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw. ANTARA/HO-Tim Dokumentasi Paulus Waterpauw/aa.
Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasna Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Paulus Waterpauw resmi dilantik sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta, Kamis.

Situasi Manokwari, ibukota Provinsi Papua Barat menjelang hingga usia pelantikan aman terkendali. Ratusan aparat gabungan TNI dan Polri disiagakan guna mengantisipasi aksi-aksi penolakan pelantikan penjabat Gubernur tersebut.

Mendagri Tito Karnavian dalam sambutannya pada acara pelantikan berpesan kepada penjabat gubernur yang yang dilantik, termasuk PJ Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw; pertama menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah.

Penjabat Gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah, karena itu jaga stabilitas politik serta keamanan daerah sehingga program pembangunan berjalan dengan baik.

Baca juga: Presiden minta calon 101 pejabat kepala daerah diseleksi dengan baik

"Bangun komunikasi secara baik dengan forum komunikasi pimpinan daerah atau Forkompinda baik TNI, Polri serta kepala daerah tingkat dua," pesan Tito pada acara pelantikan yang disiarkan langsung melalui akun YouTube Kemendagri.

Ia berpesan pula agar Penjabat Gubernur Papua Barat memperhatikan program-program yang menjadi atensi pemerintah secara nasional di daerah. Terutama penanganan pandemi COVID-19 yang belum berakhir serta percepatan pemulihan ekonomi daerah.

Selain itu, mempercepat realitas belanja APBD dengan melibatkan sektor swasta dan UMKM guna pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

"Perhatikan pula program strategi nasional baik pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur jalan dan jembatan. Penjabat Gubernur jangan hanya duduk di kantor tetapi turun langsung ke masyarakat untuk melihat permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat," tambah dia.

Baca juga: PSHK UII: Penunjukan pejabat jadi kepala daerah harus demokratis

Baca juga: Pakar hukum nilai aspek integritas sebabkan pejabat tersangkut korupsi

Pewarta: Ernes Broning Kakisina
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2022