Sri Mulyani targetkan angka kemiskinan turun di level 7,5-8,5 persen

20 Mei 2022 13:00 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) menyampaikan laporannya saat Rapat Paripurna ke-22 DPR masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5/2022). Rapat paripurna tersebut berisi agenda tunggal yaitu mendengarkan penyampaian pemerintah tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023. ANTARA FOTO/Fauzan/wsj.

Ini akan terwujud seiring adanya transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menargetkan angka kemiskinan di Indonesia dapat turun ke level 7,5 persen sampai 8,5 persen pada tahun depan seiring pengelolaan fiskal yang sehat, disertai efektivitas stimulus kepada masyarakat.

“Ini akan terwujud seiring adanya transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2023 di Jakarta, Jumat.

Selain itu Sri Mulyani juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun depan dapat ditekan dalam kisaran 5,3 persen hingga 6 persen, rasio gini sekitar 0,375 hingga 0,378 serta Indeks Pembangunan Manusia sekitar 73,31 hingga 73,49.

Kemudian Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 103 sampai 105 dan 106 sampai 107.

Baca juga: BPS: Nilai tukar petani April 2022 turun, dipicu kenaikan harga sawit

Berbagai asumsi tersebut masuk dalam KEM PPKF Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023.

Target ini sejalan dengan tema kebijakan fiskal 2023 yang difokuskan pada Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan yang juga selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

Strategi kebijakan fiskal 2023 adalah memfokuskan anggaran untuk penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan regulasi, revitalisasi industri serta mendorong pembangunan ekonomi hijau.

Selain itu kebijakan juga diarahkan bagi peningkatan efektivitas transformasi ekonomi melalui reformasi fiskal dengan memobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal.

Pemerintah turut memperkuat spending better untuk efisiensi dan efektivitas belanja serta mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif.

Baca juga: Menaker minta optimalkan transformasi BLK untuk tekan angka kemiskinan
Baca juga: Sri Mulyani targetkan defisit APBN 2023 turun ke 2,61-2,9 persen