Menurut Megawati, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), bencana ekologis dan krisis akibat perubahan iklim diprediksi menyebabkan kelangkaan pangan dalam skala global.
"Pangan menyentuh dasar kehidupan dunia. Jangan sampai krisis pangan jadi persoalan dunia. Kita harus mencegah (agar ancaman itu tidak terjadi) bersama-sama. Saya menyerukan dunia bersatu dan bekerja sama agar krisis pangan tidak terjadi. (Dunia) tidak (boleh) terbelah-belah, membagi-bagi. Mari bersatu padu supaya manusia di dunia ini punya (persediaan) pangan yang cukup," kata Megawati, yang menghadiri acara secara virtual.
Baca juga: Kepala BMKG tawarkan lima rumusan bangun ketangguhan holistik
Megawati lanjut menyampaikan bencana ekologis sering kali terjadi akibat aktivitas manusia, termasuk di antaranya eksploitasi sumber daya alam, dan industri yang tidak ramah lingkungan.
"Eksploitasi alam yang tidak terkendali jadi ancaman bagi kemanusiaan dan peradaban manusia. Kita sering tidak menyadari bencana tersebut," kata Megawati dalam forum yang dihadiri oleh dihadiri oleh lebih dari 7.000 delegasi dari 193 negara.
Oleh karena itu, ia menilai forum kerja sama multipihak seperti GPDRR merupakan kesempatan yang baik bagi pemerintah, kelompok nonpemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan pelaku usaha untuk bahu-membahu memikirkan cara menghadapi ancaman kemanusiaan yang disebabkan oleh bencana ekologis, krisis akibat perubahan iklim, dan bencana alam.
Megawati dalam sambutannya pun mengusulkan agar dunia dapat memperkuat Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) dan memperkuat kemitraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) antarnegara demi meningkatkan kesiapsiagaan global dalam menghadapi bencana.
"Perkiraan iklim penting untuk kepentingan pertanian dan mitigasi bencana," kata Megawati.
Rangkaian pertemuan resmi Sesi Ke-7 GPDRR 2022 berakhir pada Jumat setelah resmi dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo, Rabu (25/5). Forum GPDRR merupakan pertemuan multipihak yang diakui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membahas penerapan Kerangka Kerja Sendai.
Kerangka Kerja Sendai/Sendai Framework merupakan kesepakatan pertama yang dibuat pascaagenda pembangunan dunia 2015 yang fokus menggalang komitmen dan aksi global dalam mengurangi risiko bencana. Kesepakatan itu berlaku sejak 2015 dan diharapkan target-targetnya terpenuhi pada 2030.
Baca juga: Indonesia sampaikan pesan utama kolaborasi dalam manajemen kebencanaan
Baca juga: Ketua DPR RI dorong perempuan lebih dilibatkan dalam aksi kebencanaan
Baca juga: Pertemuan GPDRR bukti dunia dapat bersatu saat konflik Rusia-Ukraina
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2022
