Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong penyelesaian penyediaan tanah untuk pembangunan jalan lajur lambat atau frontage road di sepanjang jalur Kereta Api (KA) Lintas Bandar Tinggi-Kuala Tanjung, Sumatera Utara.
Tenaga Ahli Utama KSP Helson Siagian dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, mengatakan, pembangunan frontage road sangat diperlukan agar jalur KA Bandar Tnggi-Kuala Tanjung dapat segera beroperasi.
“Pembangunan frontage road ini satu bagian dari Proyek Strategis Nasional. Jadi kalau itu tidak cepat diselesaikan, pengoperasian jalur Bandar Tinggi-Kuala Tanjung juga ikut terhambat,” kata Helson dalam rapat koordinasi bersama perwakilan Direktorat Jenderal Perekeretaapian Kemenhub, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), BPKP, Kementerian ATR/BPN, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) di Medan, Sabtu.
Baca juga: KSP: KTT ASEAN-AS beri dampak positif bagi Indonesia
Pembangunan Jalur KA Bandar Tinggi-Kuala Tanjung merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
Jalur yang menjadi jaringan KA Trans Sumatera ini, kata dia, akan mendukung konektivitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei menuju pelabuhan Kuala Tanjung.
“Jika ini bisa segera dioperasikan, investasi akan masuk dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumut. Mudah-mudahan percepatan-percepatan luar biasa yang telah disepakati dalam rapat ini dapat terwujud, dan kita ingin dengar bersama-sama progresnya yang signifikan,” kata Helson.
Sementara itu, Sekretaris Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulmafendi mengungkapkan urgensi pembangunan frontage road pada jalur KA Bandart Tnggi-Kuala Tanjung.
“Dengan adanya frontage road tidak ada lagi perlintasan sebidang yang bisa membahayakan keselamatan masyarakat,” katanya.
Adapun pembangunan frontage road di jalur KA Bandar Tinggi-Kuala Tanjung menggunakan lahan milik BUMN yakni PT Inalum Persero.
Dalam rapat, Inalum menyatakan siap untuk melakukan proses administrasi lahan yang sudah dievaluasi, dan sepakat menerima nilai kompensasi sebesar Rp15,7 miliar.
Sementara untuk pengadaan tanah yang melibatkan lahan masyarakat, pemerintah daerah setempat diharapkan segera berkomunikasi dengan para pemilik lahan.
"Kami berharap persoalan pengadaan tanah ini hendaknya dapat dikomunikasikan lebih baik agar proyek dapat segera dituntaskan,” kata Ketua Tim Percepatan PSN Sumatera Utara Agus Tripriyono.
Usai mengikuti rapat koordinasi, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Helson Siagian langsung menuju lokasi pembangunan frontage road guna memastikan kesiapan lahan.
Baca juga: KSP akui ada ancaman stagflasi meskipun tidak besar
Baca juga: KSP: Kepastian hak tanah tingkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir
Baca juga: KSP: Indonesia di jalur tepat akhiri pandemi COVID-19
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2022
