"Sesuai dengan surat bersama dari Kementerian Keuangan dan Kepala Bapennas nomor s353/mk.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02.04/2022 tanggal 18 April 2022. Pagu indikatif Kementerian Kominfo untuk 2023 adalah sebesar Rp18,4 triliun," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dan Kementerian Kominfo yang berlangsung secara hibrida dari DPR RI, Rabu.
Baca juga: BAKTI upaya tuntaskan pembangunan menara BTS meski anggaran terbatas
Dengan kondisi pagu anggaran indikatif yang memiliki selisih Rp3,23 triliun dari pagu tahun sebelumnya, Johnny menyebutkan pihaknya akan mencari solusi berupa kebijakan- kebijakan multitahun atau jamak sehingga pembangunan yang direncanakan tetap dapat berjalan.
Adapun untuk 2023, Kementerian Kominfo masih akan melanjutkan program yang berjalan dari 2021-2022 dan terdiri dari lima program strategis.
Kelima program strategis itu disusun mengikuti arahan Presiden Joko Widodo dengan fokus transformasi digital.
Pagu anggaran indikatif senilai Rp18,3 triliun itu sudah dibagi untuk memenuhi kebutuhan kelima program tersebut dengan porsi anggaran di antaranya sebesar Rp12,7 triliun untuk penyediaan infrastruktur Teknologi, Informatika, dan Komunikasi (TIK), disusul dengan anggaran untuk pemanfaatan TIK sebesar Rp2,5 triliun, lalu ada juga anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk pengelolaan spektrum frekuensi, standar perangkat, serta layanan publik.
"Untuk anggaran frekuensi ini termasuk di dalamnya pembangunan balai- balai pengujian perangkat- perangkat digital," ujar Johnny memberi detil untuk penganggaran pengelolaan spektrum.
Baca juga: Kominfo pastikan 60 persen lebih anggaran 2022 untuk belanja PDN
Anggaran keempat disiapkan untuk komunikasi publik sebesar Rp295 miliar dengan rincian dana tersebut masih dalam kondisi peninjauan karena di 2023 ada banyak kegiatan politik seperti Keketuaan dalam forum ASEAN sehingga mungkin akan dicari pembiayaan lain untuk memenuhi kebutuhan ini.
Serta anggaran terakhir disiapkan untuk dukungan manajemen di Kementerian Kominfo sebesar Rp1,5 triliun yang menurut Johnny nilainya datar tidak mengalami perubahan.
Sementara untuk lembaga independen yang berada di bawah naungan Kementerian Kominfo atau quasi publik seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP), dan Dewan Pers (DP) mendapatkan pendanaan sebesar Rp144,5 miliar untuk 2023.
Adapun anggaran tersebut terbagi untuk KPI sebesar Rp 60 miliar, untuk KIP sebesar Rp40 miliar, dan sisanya untuk Dewan Pers sebesar Rp44,5 miliar.
Seluruh anggaran tersebut sudah dibahas bersama dengan Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas) dalam forum bernama Trilateral.
Nantinya Kementerian Kominfo bersama dengan quasi publiknya akan bekerja di bawah tema besar Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 yang ditentukan Bapennas yaitu "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".
Baca juga: Menkominfo: Pemerintah percepat realisasi anggaran PEN 2021
Baca juga: Kominfo bahas anggaran 2022 dengan fokus pemulihan ekonomi
Baca juga: Tahun 2020, Kominfo dapat pagu indikatif Rp5,6 triliun
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2022
