Hasil exercise kami menunjukkan bahwa apabila sepanjang 2022 sampai 2045 kita bisa tumbuh berkisar 5,7 persen, maka kita bisa mencapai negara berpendapatan tinggi di 2043
Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan perekonomian Indonesia perlu tumbuh 5,7 persen per tahun agar Indonesia dapat menjadi negara maju pada 2045.
"Hasil exercise kami menunjukkan bahwa apabila sepanjang 2022 sampai 2045 kita bisa tumbuh berkisar 5,7 persen, maka kita bisa mencapai negara berpendapatan tinggi di 2043," katanya dalam webinar Indonesia Development Forum 2022, Jumat.
Artinya, kata dia, apabila Indonesia hendak menjadi negara maju sebelum 100 tahun kemerdekaan, pertumbuhan ekonomi harus mencapai minimal 5,7 persen per tahun.
"Pertumbuhan 5 persen per tahun untuk Indonesia tidak cukup untuk membawa Indonesia menjadi negara maju sebelum 2045," katanya.
Untuk itu pemerintah memandang Indonesia memerlukan proses pengembangan industri pengolahan dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi.
Baca juga: Ekonom prediksi ekonomi RI 2022 tumbuh lebih baik, capai 4,8 persen
Pada 2021 saja industri pengolahan yang tumbuh 3,39 persen year on year menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi yakni mencapai 0,70 dari total pertumbuhan ekonomi sepanjang 2021 yang sebesar 3,69 persen.
"Diperlukan ekosistem dengan regulasi yang kondusif, kesempatan berusaha untuk terus tumbuh dan berkembang, ketersediaan sumber daya yang mencukupi, dukungan investasi dan usaha yang sehat, serta tentunya ketersediaan sumber daya manusia industri atau talent," katanya.
Adapun sebelum pandemi COVID-19, Bappenas memiliki memperkirakan Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah di 2036 dengan pertumbuhan ekonomi setidaknya 5,7 persen per tahun sejak 2015.
Hanya saja target Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2036 harus tertunda karena penyebaran pandemi COVID-19 yang menyebabkan ekonomi terkontraksi pada 2020.
Baca juga: Untuk jadi negara maju, pasar keuangan RI harus 400 persen dari PDB
Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2022
