Kementerian Kesehatan RI merevitalisasi pelayanan kesehatan di level posyandu dan puskesmas melalui penerapan standarisasi pelayanan hingga penerapan sistem digital.Kita mau semuanya didigitalisasikan
"Penting untuk kita lebih fokus di sisi promotif dan preventif, karena menjaga kesehatan masyarakat akan jauh lebih murah dan dari sisi kualitas hidup, lebih baik daripada menyembuhkan penyakitnya," kata Budi Gunadi Sadikin dalam agenda Kick Off Integrasi Layanan Kesehatan Primer di Gedung Sujudi Kemenkes RI, Jakarta, Jumat.
Budi mengatakan salah satu program untuk menjaga kesehatan masyarakat perlu revitalisasi fasilitas kesehatan masyarakat pada level posyandu maupun puskesmas.
"Kita sudah punya yang namanya posyandu, tapi karena perkembangan undang-undang otonomi daerah dan sebagainya, kita perlu merevitalisasi lagi supaya posyandu bisa benar-benar menyentuh masyarakat," katanya.
Baca juga: Menkes akan tambah tenaga-anggaran kesehatan untuk promotif preventif
Baca juga: Kemenkes: Pelayanan kesehatan primer jadi prioritas pemerintah
Budi mengatakan Kemenkes akan menetapkan standar layanan baik di seluruh posyandu maupun puskesmas. Para kader tidak hanya melayani kesehatan ibu dan anak, tapi diperluas hingga menjangkau seluruh usia, termasuk remaja, dewasa hingga lansia.
Selain itu, Kemenkes juga memfasilitasi perangkat digital kepada seluruh petugas untuk mempermudah proses pelayanan administratif hingga rekam medis.
"Kita mau semuanya didigitalisasikan. Kita buat paket 12 layanan kesehatan bisa diberikan di level posyandu dengan kader-kader yang datang ke rumah-rumah penduduk," katanya.
Dalam agenda tersebut, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri akan meluncurkan 300.000 layanan Posyandu Prima di level desa hingga RT/RW.
Pada level kelurahan, dibuat sekitar 85.000 unit Posyandu Prima dengan total 21 paket layanan kesehatan. "Di atasnya lagi puskesmas, ada sekitar 10.000 unit yang memiliki 30 paket kesehatan," katanya.
Level pelayanan kesehatan di tingkat primer itu, kata Budi, akan memiliki standar fasilitas, sarana dan prasarana yang sama, termasuk penyediaan sumber daya manusia (SDM) supaya bisa terjangkau hingga tataran rumah tangga.
Budi menargetkan, seluruh program tersebut sudah berjalan paling lambat 2024 di seluruh Indonesia.
Baca juga: 3.355 USG disalurkan pada puskesmas pertajam pemantauan kekerdilan
Baca juga: Kemenkes: 171 kecamatan di Indonesia belum punya puskesmas
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2022
