Pemerintah akan melakukan intervensi untuk mempercepat penurunan kasus kekerdilan di wilayah Maluku Utara
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengajak semua pihak untuk mencegah kasus kekerdilan atau stunting melalui pemenuhan gizi seimbang bagi ibu dan bayi.
“Kekayaan sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan gizi bagi ibu dan bayi dalam rangka mencegah stunting,” kata Muhadjir Effendy melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Pernyataan tersebut disampaikan usai kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Utara dan melakukan dialog dengan pemerintah setempat mengenai kekerdilan.
Baca juga: Menko PMK lakukan kunjungan kerja ke Maluku Utara
Menko mengatakan pemerintah terus berupaya melakukan intervensi untuk mempercepat penurunan kasus kekerdilan di sejumlah wilayah, termasuk Maluku Utara.
Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, angka prevalensi balita stunting di Maluku Utara sebesar 27,5 persen. Untuk angka prevalensi stunting tertinggi yakni di Pulau Taliabu yakni sebesar 32,5 persen, sementara terendah yakni di Kota Ternate 24 persen.
“Pemerintah akan melakukan intervensi untuk mempercepat penurunan kasus kekerdilan di wilayah Maluku Utara,” katanya.
Baca juga: Menko PMK: Transformasi kesehatan perlu pendekatan partikularistik
Menurut Menko PMK, Provinsi Maluku Utara merupakan wilayah Indonesia yang terkenal dengan kekayaan alam yang melimpah. Mulai dari kekayaan hayati dan rempah-rempah hingga sumber daya laut.
Terkait hal tersebut, Muhadjir mengajak semua pihak untuk menurunkan angka kekerdilan di wilayah ini dengan cara memastikan pemenuhan gizi bagi ibu dan bayi.
Menko juga meminta semua pihak terkait untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai kekerdilan serta upaya pencegahannya.
“Dengan demikian diharapkan masyarakat akan memiliki kesadaran untuk memberikan makanan bergizi pada anak-anaknya. Anak-anak membutuhkan asupan gizi seimbang mulai dari karbohidrat, protein, lemak hingga vitamin dan mineral,” katanya.
Baca juga: Muhadjir: Ketahanan sosial dan budaya perlu terus ditingkatkan
Muhadjir menambahkan, intervensi yang akan dilakukan pemerintah pusat untuk mempercepat penurunan angka kekerdilan meliputi pemberian bantuan alat kesehatan USG dan alat pengukuran badan digital di puskesmas.
Selain itu, kata dia, pemerintah juga akan memberikan bantuan pengadaan air bersih guna mendukung program sanitasi.
Sementara itu, Menko PMK juga meminta dinas terkait di Provinsi Maluku Utara untuk memasukkan para keluarga rentan stunting ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH).
Baca juga: Menko PMK: Perguruan tinggi berperan penting ciptakan SDM unggul
Pewarta: Wuryanti Puspitasari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2022
