• Beranda
  • Berita
  • Digitalisasi penting untuk tujuan pembangunan berkelanjutan

Digitalisasi penting untuk tujuan pembangunan berkelanjutan

15 Juni 2022 13:17 WIB
Digitalisasi penting untuk tujuan pembangunan berkelanjutan
Tangkapan layar Menteri LHK Siti Nurbaya ketika membua diskusi T20 tentang digitalisasi untuk mencapai SDGs yang diikuti dari Jakarta, Rabu (15/6/2022) (ANTARA/Prisca Triferna)
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan digitalisasi memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), termasuk dalam sektor kehutanan dan lingkungan hidup.

"Ketika kita berbicara era digitalisasi seperti dalam diskusi saat ini, saya ingin menginformasikan apa yang telah kami lakukan di KLHK. Aplikasi digital sangat perlu dan penting untuk manajemen lanskap," kata dia dalam diskusi virtual Think 20 (T20) yang diikuti dari Jakarta, Rabu.

Beberapa contoh digitalisasi yang telah dilakukan KLHK, seperti implementasi Sistem Monitoring Hutan Nasional (SIMONTANA) untuk informasi terkait dengan sumber daya hutan berbasis spasial, pemantauan titik panas kebakaran hutan dan lahan, serta pemantauan daring untuk mengontrol polusi air.

"Digitalisasi sistem dan pendukung kebijakan sangat dibutuhkan dalam usaha kami untuk mengelola lanskap," kata Siti dalam diskusi salah satu forum G20 yang membahas digitalisasi untuk mencapai SDGs tersebut.

Baca juga: KLHK: Ekonomi sirkular salah satu cara kurangi beban lingkungan

Indonesia terus berusaha mencapai target-target SDGs, termasuk telah mencapai beberapa indikator seperti dalam tujuan 15 tentang ekosistem daratan.

Dia mengatakan tutupan hutan di daratan Indonesia terus bertambah dan tingkat deforestasi dari 2014 hingga 2020 terus mengalami penurunan. Pada 2014 deforestasi terjadi pada lahan seluas 1,09 juta hektare, sedangkan pada 2020 turun menjadi 115.000 hektare.

Siti juga menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan moratorium izin baru untuk hutan alam primer dan lahan gambut pada 2011 yang kemudian menjadi permanen pada 2019.

Dia menjelaskan Indonesia terus meningkatkan usaha melakukan pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

"Usaha untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia dilakukan oleh beberapa pemangku kepentingan. KLHK, BNPB, Polri, TNI, pemerintah daerah serta komunitas, Masyarakat Peduli Api dan para tokoh masyarakat," tuturnya.

Baca juga: KLHK sebut swasta berperan dalam upaya perlindungan lingkungan
Baca juga: KLHK akan perkuat kegiatan strategis berbasis masyarakat
Baca juga: KLHK: Kolaborasi dibutuhkan semua pihak hadapi dampak perubahan iklim

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2022