Paulus Waterpauw yang dihubungi dari Manokwari, Kamis, mengatakan deklarasi dukungan otsus dan DOB merupakan kesepakatan para bupati, wali kota, Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan masyarakat Papua Barat.
Selain dikirim ke Presiden Jokowi, deklarasi dukungan otsus dan DOB tersebut dikirim ke pimpinan lembaga tertinggi dan tinggi negara serta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju.
Baca juga: Papua Barat seutuhnya mendukung otsus dan DOB
"Naskah deklarasi dukungan kebijakan otsus dan DOB disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Menkopolhukam, Mendagri, Menkeu, Menkumham, Menteri PPN/Bappenas, dan Kepala Staf Kepresidenan," kata Waterpauw.
Ia menegaskan bahwa isi deklarasi para pimpinan dan masyarakat dari berbagai latar belakang itu menegaskan kebulatan sikap masyarakat Papua Barat yang menginginkan pemekaran dalam bentuk DOB dan otsus.
"Bersama Forkopimda Provinsi Papua Barat dan para bupati, wali kota se-Provinsi Papua Barat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, buruh, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda mewakili seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Papua Barat menyatakan berkomitmen mendukung implementasi kebijakan otsus di Tanah Papua," demikian salah satu isi butir deklarasi.
Baca juga: Paulus Waterpauw terima aspirasi pembentukan DOB Papua Barat Daya
DOB dan otsus diminta untuk dijalankan sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 guna percepatan pembangunan kesejahteraan orang asli Papua (OAP) dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sebelum dikirim ke Presiden Jokowi, deklarasi dukungan telah dibacakan di hadapan Forum Raker Bupati/Wali Kota se-Provinsi Papua Barat bertempat di Gedung PKK, Arfai pada 14 Juni 2022.
Zakarias Horota selaku Sekretaris Dewan Adat Papua Wilayah III Doberai membacakan deklarasi setelah didahului penyampaian aspirasi oleh tokoh masyarakat Soleiman Sikirit, dan tokoh pemuda Sius Dowansiba.
Waterpauw yang merupakan putra asli Papua dan mantan Kapolda Papua Barat menyebut deklarasi dukungan pemekaran dari para bupati dan masyarakat Papua Barat merupakan salah satu hasil dari pelaksanaan Raker Paripurna Bupati dan Wali Kota se-Papua Barat.
Baca juga: Bupati Jayapura: DOB solusi kesejahteraan bagi Papua-Papua Barat
Adapun raker para bupati dan wali kota itu sebagai wadah konsolidasi pemerintahan, kerja sama, dan sinkronisasi program-program di daerah bersama provinsi.
"Tujuannya untuk mendukung penyelenggaraan, soliditas pemerintahan, dan otonomi daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan bertanggung jawab," kata Waterpauw.
Waterpauw turut membubuhkan tanda tangan pada dokumen deklarasi bersama para bupati, wali kota, dan tokoh masyarakat Papua Barat.
Dokumen Deklarasi Dukungan Otsus dan DOB ditandatangani Bupati Maybrat Bernard Sagrim, Bupati Teluk Wondama Hendrik Syake Mambor, Bupati Manokwari Hermus Indou, Bupati Kaimana Freedy Thie, Wakil Bupati Sorong Selatan Wempi Wely Rengkung, dan Pj. Bupati Tambrauw Engelberthus G Kochu.
Selain itu, Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Maxsi Nelson Ahoren, Rektor Unipa Meky Sagrim, Tokoh Masyarakat Ayamaru Marthen Nauw, Tokoh Masyarakat Flobamora Clinton Tallo, Tokoh Binasket Napolion Fakdawer, Tokoh Ikaswara Jawa Sujanto, Tokoh Intelektual Arfai Mansel Yafet Inden, Tokoh Pemuda Soerse Daisu, Tokoh Perempuan Lenie M Prawar, Tokoh Agama Pdt Zadrak Simbiak, dan para tokoh lainnya.
Pewarta: Evarianus Supar
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2022
