Megawati mengatakan hal itu dalam sambutannya pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDIP Tahun 2021, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa.
Presiden Kelima RI itu mengaku bingung dengan banyak politikus dan publik kerap menggunakan istilah koalisi.
Baca juga: Megawati tegaskan petani adalah sokoguru bangsa Indonesia
"Kita sistemnya adalah presidensial, bukan sistem parlementer. Akibatnya kan saya suka bingung lho Bapak Presiden (Jokowi) kok bilang koalisi, koalisi, dan koalisi, tidak ada, tidak ada. Kalau kerja sama, yes," kata Megawati di hadapan Presiden Jokowi dan peserta Rakernas PDIP.
Menurutnya, istilah koalisi hanya dikenal di negara yang menganut sistem parlementer dalam pemilihan perdana menteri. Sedangkan, di Indonesia tidak ada perdana menteri melainkan presiden.
Dengan demikian, katanya, gabungan partai politik yang mengusung calon presiden (capres) lebih layak disebut kerja sama politik.
Baca juga: Megawati: Siapa yang berbuat manuver, silakan keluar
Baca juga: Jokowi: Perekonomian 60 negara akan ambruk
"Mengapa? Koalisi itu kan saya ikutin terus yang namanya pemilihan 'prime minister' dan apa bedanya. Karena kita gak punya perdana menteri," tutur Megawati.
Dia menyinggung sejumlah partai yang kerap menggunakan istilah koalisi dan menyentil soal bagi-bagi kursi berdasarkan perolehan suara. Padahal, tidak ada istilah demikian.
Megawati mengingatkan kepada seluruh kader PDIP agar tidak berbicara soal koalisi.
"Kalau masih ada yang ngomong di PDI Perjuangan urusan koalisi-koalisi, out! Berarti enggak ngerti sistem ketatanegaraan kita," jelas Megawati.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2022
