Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menilai bahwa membangun Indonesia dari pinggiran atau desa merupakan langkah tepat.
"Narasi Presiden Joko Widodo bahwa membangun Indonesia dari pinggiran adalah sebuah langkah yang sangat tepat," ujar Mendes PDTT dalam rangkaian kerja sama Politeknik Keuangan STAN dan Kemendes PDTT yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.
Bagi Indonesia, kata dia, desa menempati dua posisi strategis. Pertama, wilayah pemerintahan desa cukup dominan mengingat wilayah pemerintahan desa setara dengan 91 persen wilayah pemerintah di Indonesia.
Baca juga: Mendes PDTT: Pembangunan infrastruktur melalui Dana Desa efektif
"Jadi 74.960 desa di Indonesia wilayah pemerintahannya itu setara dengan 91 persen wilayah pemerintah di Indonesia, sisanya merupakan wilayah pemerintahan kelurahan," katanya.
Sebagai wilayah pemerintahan terendah, lanjut dia, pemerintah desa tentu menjadi komponen pemerintahan yang setiap hari berhubungan langsung dengan warga.
"Bagi warga desa representasi negara adalah pemerintah desa apalagi proporsi pemerintahan desa benar-benar dominan di Indonesia," katanya.
Posisi strategis kedua, kata dia, yaitu jumlah penduduk desa yang cukup besar dan dominan, di mana Kementerian Dalam Negeri melaporkan jumlah penduduk ber-KTP desa mencapai 71 persen dan penduduk kelurahan 29 persen.
Baca juga: Mendes PDTT mendorong desa punya kedaulatan pengelolaan data
"Oleh karena itu, dua posisi strategis tersebut menjadikan inspirasi bagi Presiden Joko Widodo di dalam melakukan proses pembangunan, beliau sebut sebagai pembangun dari pinggiran jadi narasi yang tepat dan efektif karena itu tadi 91 persen kewilayahan ada di desa dan 71 persen penduduk Indonesia ada di desa," tuturnya.
Mendes PDTT menambahkan, pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur juga efektif karena pembangunannya dilakukan dengan model swakelola.
"Narasi Presiden Joko Widodo bahwa membangun Indonesia dari pinggiran adalah sebuah langkah yang sangat tepat," ujar Mendes PDTT dalam rangkaian kerja sama Politeknik Keuangan STAN dan Kemendes PDTT yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.
Bagi Indonesia, kata dia, desa menempati dua posisi strategis. Pertama, wilayah pemerintahan desa cukup dominan mengingat wilayah pemerintahan desa setara dengan 91 persen wilayah pemerintah di Indonesia.
Baca juga: Mendes PDTT: Pembangunan infrastruktur melalui Dana Desa efektif
"Jadi 74.960 desa di Indonesia wilayah pemerintahannya itu setara dengan 91 persen wilayah pemerintah di Indonesia, sisanya merupakan wilayah pemerintahan kelurahan," katanya.
Sebagai wilayah pemerintahan terendah, lanjut dia, pemerintah desa tentu menjadi komponen pemerintahan yang setiap hari berhubungan langsung dengan warga.
"Bagi warga desa representasi negara adalah pemerintah desa apalagi proporsi pemerintahan desa benar-benar dominan di Indonesia," katanya.
Posisi strategis kedua, kata dia, yaitu jumlah penduduk desa yang cukup besar dan dominan, di mana Kementerian Dalam Negeri melaporkan jumlah penduduk ber-KTP desa mencapai 71 persen dan penduduk kelurahan 29 persen.
Baca juga: Mendes PDTT mendorong desa punya kedaulatan pengelolaan data
"Oleh karena itu, dua posisi strategis tersebut menjadikan inspirasi bagi Presiden Joko Widodo di dalam melakukan proses pembangunan, beliau sebut sebagai pembangun dari pinggiran jadi narasi yang tepat dan efektif karena itu tadi 91 persen kewilayahan ada di desa dan 71 persen penduduk Indonesia ada di desa," tuturnya.
Mendes PDTT menambahkan, pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur juga efektif karena pembangunannya dilakukan dengan model swakelola.
Ia mengemukakan, sejak tahun 2015 sampai tahun 2021 dana desa yang telah tersalurkan sebanyak Rp400,1 triliun.
Baca juga: Mendes PDTT: SDGs Desa jadi arah baru pembangunan desa
Baca juga: Mendes PDTT: SDGs Desa jadi arah baru pembangunan desa
"Pada tahun 2022 ini dana desa disalurkan ke desa sebesar Rp68 triliun, dan dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia," katanya.
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2022
