"Kami mengikuti seluruh pendidikan PCB Terpadu 2022 tersebut sebagai suatu hal yang sangat baik untuk membangun kesadaran dan kemudian dijabarkan secara sistemik dalam peraturan partai terhadap upaya PDIP di dalam mendorong pencegahan korupsi," kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) KPK, Jakarta, Senin.
KPK memberikan pembekalan antikorupsi kepada pengurus PDIP dalam Program PCB Terpadu 2022 di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin.
Baca juga: Hasto tegaskan komitmen kader PDIP tidak melakukan korupsi
Hasto menyampaikan partainya mendorong kerja sama untuk pendidikan antikorupsi melalui E-Learning dari KPK untuk seluruh kader dalam rangka membangun budaya antikorupsi.
"Di situ nanti ada sertifikasi yang diberikan secara elektronik dan itulah yang nanti akan dipakai untuk penyempurnaan rekrutmen caleg PDIP semua harus mengikuti E-Learning yang diadakan KPK," ucap Hasto.
Lebih lanjut, ia berbicara mengenai rekening gotong royong yang dibuat PDIP untuk menekan biaya politik tinggi.
Baca juga: KPK berikan materi penguatan integritas kepada pengurus Partai Garuda
"Di dalam pilkada, kami mengambil langkah terobosan untuk mengedepankan strategi gotong royong ketika partai mengusulkan pasangan calon maka seluruh elemen partai wajib bergotong royong sehingga beban biaya yang ditanggung calon bisa dikurangi secara drastis dengan kerja gotong royong itu," ucap Hasto.
Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah mahar politik dalam pilkada.
Baca juga: KPK bekali penguatan integritas kepada pengurus Partai Gerindra
"Karena itulah kebijakan DPP PDIP itu kan bisa dilakukan suatu audit dengan melalukan perbandingan dengan partai politik lain. Di situ kami meyakini bahwa dalam konteks mahar politik tidak pernah ada mahar kepada partai, yang ada adalah dana gotong royong tetapi jumlah yang diberikan seluruh kader partai jauh lebih banyak daripada yg dikeluarkan calon," tuturnya.
Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengharapkan seluruh kader PDIP dapat melaksanakan politik tanpa biaya tinggi dalam pilkada.
"Kami sungguh merasa prihatin, berdasarkan data KPK melalui penelitian dan survei, baik itu pilkada gubernur, bupati, dan wali kota, kami dapat simpulkan bahwa politik melaksanakan pilkada membutuhkan biaya tinggi. Untuk itu, mulai hari ini kami berharap seluruh kader partai untuk melaksanakan politik tanpa biaya tinggi," kata Firli.
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2022
