Estimasi biaya tersebut berdasarkan Second Biennial Update Report (BUR) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2018.
“Biaya untuk sektor kehutanan kecil tapi kontribusi terhadap penurunan CO2 paling besar,” katanya dalam Kongres Kehutanan Indonesia VII di Jakarta, Selasa.
Pemerintah telah meratifikasi Paris Agreement yang di dalamnya terdapat komitmen NDC pada 2016 yaitu Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada 2030 dengan kemampuan sendiri.
Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen ini akan dilakukan melalui berbagai sektor seperti kehutanan, energi dan transportasi, Industrial Process and Product Use (IPPU), limbah dan pertanian.
Estimasi kebutuhan pendanaan penurunan target NDC 2030 sendiri dibagi berdasarkan tiga kajian yakni Second BUR 2018 sebesar Rp3.461,31 triliun, Roadmap NDC Mitigasi 2020 Rp3.779,63 triliun dan Third BUR 2021 Rp4.002,44 triliun.
Perbedaan estimasi kebutuhan pendanaan itu disebabkan oleh adanya tambahan kegiatan mitigasi, kalibrasi metode estimasi dan perbedaan horizon waktu.
Secara rinci, estimasi berdasarkan Second BUR 2018 sebesar Rp3.461,31 triliun terdiri dari sektor kehutanan dan lahan Rp77,82 triliun, energi dan transportasi Rp3.307,2 triliun, IPPU Rp40,77 triliun, limbah Rp30,34 triliun serta pertanian Rp5,18 triliun.
Perkiraan kebutuhan berdasarkan Roadmap NDC Mitigasi 2020 Rp3.779,63 triliun meliputi kehutanan dan lahan Rp93,28 triliun, energi dan transportasi Rp3.500 triliun, IPPU Rp0,92 triliun, limbah Rp181,4 triliun serta pertanian Rp4,04 triliun.
Sedangkan proyeksi kebutuhan berdasarkan Third BUBR 2021 Rp4.002,44 triliun terdiri atas kehutanan dan lahan Rp309,01 triliun, energi dan transportasi Rp3.500 triliun, IPPU Rp0,93 triliun, limbah Rp185,27 triliun serta pertanian Rp7,23 triliun.
Menurut Sri Mulyani, kebutuhan biaya mitigasi perubahan iklim melalui sektor kehutanan dan lahan tergolong kecil namun memiliki kontribusi paling besar terhadap penurunan emisi yaitu mencapai 497 MTon CO2e dibandingkan sektor lainnya.
Penurunan emisi dari sektor lainnya yaitu energi dan transportasi ditargetkan 314 MTon CO2e, limbah 11 MTon CO2e, pertanian sembilan MTon CO2e serta IPPU tiga MTon CO2e.
“Kalau gitu hutan saja deh tidak usah energi? Ya tidak bisa karena you can’t live without energi. Jadi memang strategi dari sisi pendanaan itu bagaimana kita mewujudkan negara maju tapi kita tahu konsekuensi biayanya berbeda-beda,” jelas Sri Mulyani.
Baca juga: KLHK: Kolaborasi dibutuhkan semua pihak hadapi dampak perubahan iklim
Baca juga: Adopsi energi terbarukan untuk masa depan pertumbuhan ekonomi RI
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022
