"Tentu kita tidak ingin ada yang menunggangi masalah ini. Prinsipnya, hal-hal obyektif harus disampaikan," ujar Mufti Anam, yang juga Anggota Komisi VI DPR RI, dalam siaran persnya yang diterima di Surabaya, Selasa.
Ia mengatakan, di luar perdebatan naik-turunnya harga saham GoTo sebagai mekanisme pasar yang wajar, terdapat dua isu utama yang perlu dicermati dalam investasi Telkom di GoTo.
Pertama, soal kedaulatan digital, dimana perusahaan digital nasional perlu didukung untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri, yang ujungnya memberi dampak optimal ke ekonomi nasional, di antaranya penciptaan tenaga kerja dan pemberian nilai tambah pada setiap aktivitas perekonomian.
"Kedaulatan digital penting dijaga, selain berkaitan dengan daya saing bangsa, juga karena untuk memastikan potensi ekonomi digital berhasil dimanfaatkan pelaku usaha Tanah Air," katanya.
Mufti mencontohkan proyeksi Gross Merchandise Value (GMV) ekonomi internet di Asia Tenggara akan mencapai 363 miliar dolar AS pada 2025, dan Indonesia berkontribusi 40 persen di antaranya.
"Jadi pertama kita dudukkan ini dalam konteks kedaulatan digital. Ini bukan soal naik-turun harga saham GoTo, tapi lebih pada bagaimana Telkom sebagai BUMN turut memastikan kedaulatan digital terwujud dengan ikut masuk sebagai pemegang saham Goto. Ini harus jadi perhatian,” ujarnya.
Mufti memaparkan, Presiden Jokowi pun meminta ada percepatan transformasi digital nasional, termasuk dengan penyiapan regulasi dan skema pembiayaan.
"Dalam konteks itu, sebenarnya kita bisa menempatkan corporate action Telkom lewat Telkomsel di GoTo sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi digital,” papar Mufti yang juga mantan Ketua Umum HIPMI Jawa Timur.
Isu kedua, lanjut Mufti, dinamika investasi Telkom di GoTo perlu dijadikan sebagai momentum untuk menyamakan persepsi di antara seluruh pemangku kepentingan terkait model investasi di perusahaan digital ke depan.
"Semua pemangku kepentingan perlu tahu dan memahami skema-skemanya, sehingga semua duduk masalahnya menjadi jelas. Bila memang diiringi dengan kajian yang obyektif, investasi di perusahaan teknologi seperti GoTo, apalagi sebagai market winner karya anak bangsa, maka perlu didukung, tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga pelaku usaha lainnya," kata Mufti.
Baca juga: Dirut Telkom: Investasi di GoTo sesuai prinsip tata kelola perusahaan
Baca juga: DPR nilai aksi korporasi Telkom dan Telkomsel tak melanggar hukum
Pewarta: A Malik Ibrahim
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022
