Jaringan masyarakat sipil yang tergabung dalam Civil 20 (C20) meminta para pemangku kepentingan G20 untuk memberikan perhatian dan tindakan nyata yang lebih besar mengatasi permasalahan di akar rumput.Presidensi G20 Indonesia harus mewakili negara-negara berkembang
"Kami menyerukan kepada negara-negara G20 untuk mencocokkan retorika mereka dengan tindakan, serta memenuhi janji mereka sebagai pemimpin. Dunia telah menunggu terlalu lama untuk kepemimpinan ini," kata Koordinator Working Group Anti-Korupsi C20 Dadang Trisasongko melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan pandemi telah mendorong sedikitnya 20 juta orang ke dalam kemiskinan ekstrem. Jumlah itu di luar dari 82,4 juta orang yang harus mengungsi secara paksa dan 161 juta orang yang menderita kekurangan pangan akut.
"Kami perlu mempertanyakan apakah G20 telah mendengar suara rakyat dalam mengatasi krisis multidimensi di seluruh dunia," katanya.
Dikatakan Danang keterkaitan antara krisis kesehatan dan ekonomi, konflik sosial dan kerusakan lingkungan, serta perubahan iklim menghambat realisasi pembangunan global dan memperparah kesenjangan akses sumber daya dan ketimpangan antarnegara dalam menghadapi pemulihan usai pandemi.
Baca juga: Pemimpin G20 diminta lebih perhatikan isu masyarakat sipil
Baca juga: Indonesia ajak negara-negara ekonomi besar atasi krisis global
C20 menyerukan G20 untuk menegaskan kembali komitmen tentang prinsip kesetaraan selama masa transisi usai pandemi, khususnya masyarakat negara miskin dan negara berkembang.
"Presidensi G20 Indonesia harus mewakili negara-negara berkembang dan kekuatan global selatan, dan menyampaikan agenda yang berdampak erat pada kehidupan sehari-hari masyarakat," ujarnya.
C20 juga mendorong transparansi dalam penyusunan kesepakatan G20 dengan melibatkan masukan yang cukup dari kelompok-kelompok yang paling terpengaruh oleh hasil kebijakan yang direkomendasikan.
Danang mengatakan pandemi telah menyebabkan kemunduran bagi kelompok rentan, karena 1,6 miliar pelajar dan 73 persen pemuda berusia 18-29 tahun telah terdampak dalam mengakses pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan berkualitas di 112 negara.
"Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada anak perempuan, siswa penyandang disabilitas, mereka yang berada di daerah bencana yang menghadapi bahaya ganda, dan anak-anak serta remaja terpinggirkan lainnya," ujarnya.
Selain itu, sektor pendidikan juga masih menghadapi kesenjangan digital. Peserta didik yang tidak memiliki akses memadai masih tertinggal dan belum mendapatkan solusi yang tepat, kata Danang.
Baca juga: Ketua C20 paparkan ciri multilateralisme yang responsif dan inklusif
C20 menyerukan G20 untuk menegaskan kembali komitmen tentang prinsip kesetaraan selama masa transisi usai pandemi, khususnya masyarakat negara miskin dan negara berkembang.
"Presidensi G20 Indonesia harus mewakili negara-negara berkembang dan kekuatan global selatan, dan menyampaikan agenda yang berdampak erat pada kehidupan sehari-hari masyarakat," ujarnya.
C20 juga mendorong transparansi dalam penyusunan kesepakatan G20 dengan melibatkan masukan yang cukup dari kelompok-kelompok yang paling terpengaruh oleh hasil kebijakan yang direkomendasikan.
Danang mengatakan pandemi telah menyebabkan kemunduran bagi kelompok rentan, karena 1,6 miliar pelajar dan 73 persen pemuda berusia 18-29 tahun telah terdampak dalam mengakses pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan berkualitas di 112 negara.
"Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada anak perempuan, siswa penyandang disabilitas, mereka yang berada di daerah bencana yang menghadapi bahaya ganda, dan anak-anak serta remaja terpinggirkan lainnya," ujarnya.
Selain itu, sektor pendidikan juga masih menghadapi kesenjangan digital. Peserta didik yang tidak memiliki akses memadai masih tertinggal dan belum mendapatkan solusi yang tepat, kata Danang.
Baca juga: Ketua C20 paparkan ciri multilateralisme yang responsif dan inklusif
Baca juga: G20 dan optimalisasi pemberantasan korupsi melalui perampasan aset
Koordinator Sub-Working Group Civil Space C20 Gita Damayana mengatakan terjadi fenomena ruang sipil yang terus menyusut secara global. "Di antara anggota G20, hanya dua negara yang memiliki ruang sipil terbuka, sedangkan sisanya, yang mewakili lebih dari setengah populasi dunia, menyempit, terhalang, tertindas atau tertutup,” katanya.
C20 Vaccine Access and Global Health Working Group (VAGHWG) mengingatkan G20 sebagai pemegang pengaruh ekonomi terbesar di dunia agar setiap keputusan yang diambil melalui forum G20 memiliki pengaruh signifikan pada komunitas global.
Dana Perantara Keuangan (FIF) yang dipromosikan oleh G20, kata Gita, harus fokus mengatasi ketimpangan untuk mencegah pandemi di masa depan dengan memprioritaskan pendekatan berbasis hak, transformatif, dan berpusat pada orang.
Ia mengatakan badan pengatur FIF perlu mewakili negara-negara perwakilan yang kuat dari negara berpendapatan rendah ke negara pendapatan menengah bawah, serta komunitas dan masyarakat sipil.
“Kepresidenan G20 Indonesia harus mampu menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, kesehatan, lingkungan, kemanusiaan dan pendidikan melalui pembangunan dan pembiayaan kemanusiaan yang memadai dan berkualitas," katanya.
C20 adalah salah satu Kelompok Keterlibatan resmi G20. C20 menyediakan platform bagi Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) di seluruh dunia untuk menyuarakan aspirasi rakyat dengan para pemimpin dunia di G20.
C20 melibatkan lebih dari 800 perwakilan dan jaringan masyarakat sipil dari berbagai negara di luar anggota G20.
Baca juga: Tuntutan masyarakat sipil dunia kepada pemimpin G20
Koordinator Sub-Working Group Civil Space C20 Gita Damayana mengatakan terjadi fenomena ruang sipil yang terus menyusut secara global. "Di antara anggota G20, hanya dua negara yang memiliki ruang sipil terbuka, sedangkan sisanya, yang mewakili lebih dari setengah populasi dunia, menyempit, terhalang, tertindas atau tertutup,” katanya.
C20 Vaccine Access and Global Health Working Group (VAGHWG) mengingatkan G20 sebagai pemegang pengaruh ekonomi terbesar di dunia agar setiap keputusan yang diambil melalui forum G20 memiliki pengaruh signifikan pada komunitas global.
Dana Perantara Keuangan (FIF) yang dipromosikan oleh G20, kata Gita, harus fokus mengatasi ketimpangan untuk mencegah pandemi di masa depan dengan memprioritaskan pendekatan berbasis hak, transformatif, dan berpusat pada orang.
Ia mengatakan badan pengatur FIF perlu mewakili negara-negara perwakilan yang kuat dari negara berpendapatan rendah ke negara pendapatan menengah bawah, serta komunitas dan masyarakat sipil.
“Kepresidenan G20 Indonesia harus mampu menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, kesehatan, lingkungan, kemanusiaan dan pendidikan melalui pembangunan dan pembiayaan kemanusiaan yang memadai dan berkualitas," katanya.
C20 adalah salah satu Kelompok Keterlibatan resmi G20. C20 menyediakan platform bagi Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) di seluruh dunia untuk menyuarakan aspirasi rakyat dengan para pemimpin dunia di G20.
C20 melibatkan lebih dari 800 perwakilan dan jaringan masyarakat sipil dari berbagai negara di luar anggota G20.
Baca juga: Tuntutan masyarakat sipil dunia kepada pemimpin G20
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2022
