• Beranda
  • Berita
  • Pemerintah rumuskan kebijakan energi adaptif atasi gejolak geopolitik

Pemerintah rumuskan kebijakan energi adaptif atasi gejolak geopolitik

4 Juli 2022 12:12 WIB
Pemerintah rumuskan kebijakan energi adaptif atasi gejolak geopolitik
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (kanan) dan Menteri ESDM Arifin Tasrif (kiri) melakukan konferensi pers terkait rapat kerja bersama antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM membahas isu industri dan energi di Bogor, Jawa Barat, Senin (4/7/2022). ANTARA/Sugiharto Purnama.

Upaya menjamin pasokan energi dan bahan baku untuk sektor industri, salah satunya adalah melalui pemanfaatan gas bumi serta menjamin efisiensi dan efektifitas pengaliran gas bumi dengan ditetapkannya kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT)

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM merumuskan kebijakan adaptif untuk menjawab tantangan situasi global terhadap permasalahan sektor industri yang berkaitan dengan sektor energi dan sumber daya mineral.
 
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah menyelenggarakan beberapa program dan kebijakan untuk meningkatkan daya saing industri nasional di tengah situasi ketidakpastian global.
 
"Upaya menjamin pasokan energi dan bahan baku untuk sektor industri, salah satunya adalah melalui pemanfaatan gas bumi serta menjamin efisiensi dan efektifitas pengaliran gas bumi dengan ditetapkannya kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT)," ujarnya dalam rapat kerja bersama yang dilakukan di Bogor, Jawa Barat, Senin.
 
Kementerian Perindustrian menegaskan asas dalam penyediaan energi bagi industri adalah asas keadilan dengan prinsip no one left behind. Dengan demikian, semua sektor industri tak terkecuali harus mendapatkan manfaat yang sama dari kebijakan HGBT.
 
Dalam program industri hijau di bidang energi, program itu diselenggarakan melalui pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Energi, penyediaan auditor dan manajer energi yang tersertifikasi, serta mendorong perbaikan iklim usaha dan investasi PLTS atap oleh pelaku usaha industri.
 
Adapun dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri di sektor energi dan sumber daya mineral, kata Menteri Agus, program itu mengarah terhadap optimalisasi penggunaan produk dalam negeri pada belanja pemerintah di sektor ESDM.
 
"Hasil simulasi dampak oleh BPS menunjukkan bahwa penerapan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah senilai Rp400 triliun dapat meningkatkan pertumbuhan PDB sebesar 1,7 persen dari baseline," jelasnya.
 
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pemerintah mendorong implementasi peta jalan pengembangan kendaraan listrik melalui pengembangan ekosistem yang terintegrasi hulu-hilir untuk mempercepat transisi penggunaan energi sektor transportasi dari bahan bakar minyak ke listrik melalui pengembangan kendaraan listrik.
 
Pemerintah juga mendukung pasokan kebutuhan energi di kawasan industri dengan menyusun peraturan terkait wilayah industri yang mendorong kemandirian wilayah pusat pengembangan industri dan kawasan industri untuk memasok sumber kebutuhan energi secara mandiri.
 
Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan bahwa pemerintah harus bisa menerapkan program penghematan energi secara nasional dalam rangka mengantisipasi krisis energi dunia yang terjadi sekarang.
 
Menurutnya, efisiensi energi bisa menghemat devisa impor dan meningkatkan devisa ekspor Indonesia.
 
"Energi bersih didorong bisa lebih cepat. Pemerintah menyempurnakan infrastruktur energi di dalam negeri, sehingga bisa menjamin sektor industri yang membutuhkan seperti transportasi," pungkas Arifin.


 
Baca juga: Kebijakan tarif setrum untuk energi berkeadilan
Baca juga: Lembaga riset: Dukungan fiskal RI terlalu besar ke bahan bakar fosil
Baca juga: Bank Dunia sarankan Indonesia segera reformasi kebijakan subsidi

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2022