Kerja sama PAM Jaya-BPKP untuk bangun kepercayaan publik

"Tujuan utamanya untuk menambahkan rasa tenang dalam rencana anggaran karena kita punya kolaborator dari sisi BPKP dan eksternalnya, kita juga ingin membangun kepercayaan publik dan 'stakeholders' (pemangku kepentingan) bahwa kami mampu beroperasi mandiri karena kita telah siapkan sistem tata kelola dengan baik," kata Direktur Utama Perumda PAM Jaya Syamsul Bachri di Jakarta, Selasa.

Pembangunan kepercayaan masyarakat, dijelaskan oleh Syamsul, penting untuk dilakukan karena per 1 Februari 2023 seluruh operasional pelayanan air minum di Jakarta akan dikelola langsung oleh PAM Jaya. 

"Nah itu butuh penguatan di sisi tata kelola 'governance' (kepemerintahan), 'risk management' (manajemen risiko) dan 'compliances' (kepatuhan) karenanya perlu ada MoU hari ini untuk pendampingan dari BPKP ke depannya," ucapnya.

Selain itu, selama ini perseroan juga sudah memiliki ISO 37001. Artinya PAM Jaya memiliki standar manajemen anti penyuapan.

Baca juga: PAM Jaya kerja sama dengan BPKP perkuat transisi layanan air langsung

Perseroan juga punya ISO 90001 dan ini berarti tata kelola dan standarisasi pelayanan PAM Jaya telah sesuai standar internasional.

Oleh karena itu, Syamsul berharap kepercayaan masyarakat segera tercipta mengingat masyarakat saat ini enggan berlangganan air minum karena khawatir pelayanannya tidak optimal.

"Harapannya tidak ada kebocoran di sisi pengelolaan,  kemudian kinerja dan risiko terpantau terkendali dengan baik, sehingga pelayanan kami ke masyarakat akan bagus dan secara tidak langsung menambah kepercayaan masyarakat," ucapnya.

Syamsul juga berharap bisa membangun kepercayaan dari Pemprov DKI Jakarta sebagai pemilik anggaran demi menambah cakupan layanan dari 65 persen jadi 100 persen pada 2030 dengan penambahan pelanggan sekitar dua juta sampai 2,5 juta atau bisa melayani 11 juta sampai 12 juta masyarakat Jakarta.

Jakarta tenggelam
Selain itu, tambah Syamsul, hal ini juga telah masuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) demi mencegah ancaman Jakarta tenggelam jika eksploitasi air tanah terus berlanjut hingga 2030.

Baca juga: PAM Jaya gelar kompetisi bidang TI bertajuk air pertama di Indonesia

"Jadi, kami dengan proses standarisasi manajemen mutu, tata kelola yang lebih baik ini, harapannya memberi keyakinan 'stakeholders' bahwa kami telah menjadi lebih transparan dan akuntabel," katanya. 

Sebelumnya, BUMD milik DKI Jakarta Perumda PAM Jaya menjalin kerja sama dengan BPKP Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penguatan tata kelola perusahaan di masa transisi menjelang pelayanan air minum langsung pada 1 Februari 2023.

Kerja sama itu nantinya akan fokus pada inventarisasi aset dari dua mitra PAM Jaya yakni Aetra dan PALYJA yang disesuaikan dengan buku inventaris dan kenyataan di lapangan.

Kemudian, untuk memperlancar pelayanan pada masyarakat saat proses transisi sehingga tidak terjadi gangguan.