Baca juga: TIIWG G20 diharapkan segera formulasi kebijakan atasi masalah global
Hal itu dapat terjadi karena banyaknya pemangku kepentingan baik itu dari sektor publik atau privat dari 20 negara dengan perekonomian terbesar di dunia bisa membahas isu penting itu secara lebih formal namun tetap leluasa.
“Pemerintah Indonesia mendapat kehormatan untuk memimpin Presidensi G20 untuk memajukan dialog pemangku kepentingan publik dan swasta tentang isu-isu penting, termasuk proses transformasi berbasis digital seperti yang kita alami saat ini,” ujar Johnny seperti dikutip dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Kemenko Perekonomian paparkan pertemuan Sherpa ke-2 G20
Di tengah momentum kebangkitan berbagai sektor akibat pandemi COVID-19, salah satu pembahasan yang menarik untuk dibicarakan di G20 adalah inovasi teknologi digital yang bisa tersedia tidak hanya untuk negara maju tapi juga negara- negara berkembang.
Menurutnya, dengan kondisi itu, laju digitalisasi pasar global akan menghasilkan pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
Bahkan, Menkominfo menyatakan ada potensi perluasan bisnis berbasis digital dalam waktu dekat dengan adanya inovasi digital.
“Diperkirakan 70 persen penciptaan nilai baru dalam perekonomian akan didasarkan pada model bisnis berbasis digital pada 2030. Beberapa diantaranya diproyeksikan melalui aplikasi mobil tanpa pengemudi, meningkatkan portabilitas untuk identitas digital melalui web 5.0 dan masih banyak lagi,”ujar Johnny.
Baca juga: DEWG berkomiten majukan ekonomi digital lintas sektor
Tentunya penyediaan akses merata terkait transformasi digital ini memang menjadi tantangan yang perlu dicari solusinya di ajang G20.
Karena berdasarkan data yang ada, baru ada 20 persen penduduk di negara- negara berkembang ataupun perekonomian rendah yang mampu mengakses layanan digital dan itu pun masih terdampak lagi dengan kesenjangan antar gender.
Maka dari itu lewat Presidensi G20 Indonesia diharapkan tantangan serupa bisa dipecahkan dan dicari solusinya bersama para pemangku kepentingan global.
Karena lewat forum- forum yang melibatkan banyak negara, potensi ditemukannya solusi mengatasi masalah akan lebih mudah dan lebih jelas.
“Kita justru berada diambang mempertaruhkan janji manis pada digitalisasi bagi mereka yang tertinggal. yang telah kita rasakan. Oleh karena itu, meningkatkan pentingnya upaya kolaboratif untuk menghadirkan kesejahteraan publik pun perlu ditingkatkan,” kata Johnny.
Baca juga: Australia tegaskan dukung presidensi G20 RI di tengah kesulitan
Baca juga: Menlu Indonesia, India serukan perang Rusia-Ukraina segera dihentikan
Baca juga: Kemenkeu: 3rd G20 FMCBG dan FCBD akan bahas pajak hingga risiko global
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2022
