• Beranda
  • Berita
  • BKKBN sebut prioritas penanganan stunting 12 provinsi

BKKBN sebut prioritas penanganan stunting 12 provinsi

11 Juli 2022 19:06 WIB
BKKBN sebut prioritas penanganan stunting 12 provinsi
Diskusi Media: Intervensi Kebijakan Sebagai Alternatif Solusi Pencegahan Gizi Buruk dan Stunting di Indonesia diselenggarakan Kopmas, beberapa waktu lalu. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)
Direktur Bina Ketahanan Balita dan Anak BKKBN Irma Ardiana menyebutkan saat ini prioritas penanganan stunting dilakukan pemerintah pada 12 provinsi.

"Saat ini prioritas pemerintah ada pada 12 provinsi, tujuh provinsi tertinggi yaitu NTT, Sulawesi Barat, Aceh, NTB, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat, serta lima provinsi padat penduduk yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Banten, " ujar dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.

Dia menambahkan pemerintah telah mempercepat penurunan angka stunting. Pemerintah telah membuat Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 agar strategi nasional percepatan penurunan stunting menjadi acuan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan dalam percepatan penurunan stunting.

Selain itu, BKKBN telah memiliki program terkait dengan pencegahan stunting yaitu program Bapak Asuh Anak Stunting, berupa bantuan donatur sebagai orang tua asuh untuk penanggulangan masalah itu.

Baca juga: Presiden tepati janji perbaiki sanitasi keluarga stunting

Ia mengatakan implementasi program Bapak Asuh Anak Stunting berupa pola asuh orang tua dengan anak stunting oleh dokter spesialis anak, pemberian makanan tambahan siap olah untuk anak stunting sebagai acuan orang tua dalam memberi makan pada anak, penyaluran dukungan dana bulanan untuk keluarga dengan anak stunting guna membantu mereka membeli bahan makan bergizi seimbang kepada anak.

“Selain itu pemberian susu atau produk olahan lainnya dan edukasi serta pemberian 'food tray' sebagai salah satu bentuk edukasi yang bisa diberikan kepada orang tua, sehingga orang tua dapat menyiapkan makan anak sesuai gizi seimbang,” kata dia dalam Diskusi Media: Intervensi Kebijakan Sebagai Alternatif Solusi Pencegahan Gizi Buruk dan Stunting di Indonesia diselenggarakan Koalisi Perlindungan Kesehatan Masyarakat (Kopmas), beberapa waktu lalu.

Program itu dibuat dengan harapan penurunan angka stunting untuk menuju generasi emas 2024 serta bonus demografis 2030 dapat terwujud serta permasalahan stunting dan gizi buruk segera usai dan ditangani dengan baik.

Irma mengatakan laju penurunan stunting per tahun menuju 14 persen di tahun 2024 yakni 3,4 persen. 

Baca juga: Pemetaan demografi dilakukan dengan pahami karakteristik pemuda
Baca juga: KSP: Sangat beralasan optimalisasi pekarangan untuk turunkan stunting

Pewarta: Indriani
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2022