• Beranda
  • Berita
  • Menkeu terbitkan obligasi hijau senilai 4,8 miliar dolar AS sejak 2018

Menkeu terbitkan obligasi hijau senilai 4,8 miliar dolar AS sejak 2018

14 Juli 2022 16:25 WIB
Menkeu terbitkan obligasi hijau senilai 4,8 miliar dolar AS sejak 2018
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan keterangan usai penandatanganan Deklarasi Bali Asia Initiative disela pelaksanaan 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) dan Finance and Central Bank Deputies (FCBD) G20 di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (14/7/2022). ANTARA FOTO/POOL/Fikri Yusuf/rwa/pri.

Pemerintah Indonesia termasuk yang aktif menerbitkan dan merancang obligasi hijau sebagai salah satu instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk memenuhi komitmen kami terhadap pengentasan perubahan iklim

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan Indonesia telah menerbitkan obligasi hijau senilai 4,8 miliar dolar AS sejak 2018, termasuk obligasi syariah hijau atau sukuk.

“Pemerintah Indonesia sejak 2018 telah menerbitkan obligasi hijau senilai 4,8 miliar dolar AS termasuk yang berbasis syariah atau sukuk,” katanya dalam Joint G20/OECD Corporate Governance Forum yang dipantau di Jakarta, Kamis.

Menkeu menjelaskan pemerintah menerbitkan obligasi hijau untuk membiayai proyek-proyek untuk mengatasi perubahan iklim yang sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Hanya saja dalam menerbitkan obligasi hijau, pemerintah perlu menjaga integritas proyek ramah lingkungan yang didanai dengan selalu melakukan verifikasi dan bersikap transparan.

“Pemerintah Indonesia termasuk yang aktif menerbitkan dan merancang obligasi hijau sebagai salah satu instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk memenuhi komitmen kami terhadap pengentasan perubahan iklim,” tambahnya.

Pada 2021 pemerintah Indonesia juga menerbitkan obligasi global bertema SDGs pertama di antara negara-negara Asia Tenggara lain senilai 500 juta euro.

Namun demikian, meskipun telah menerbitkan obligasi hijau dan obligasi SDGs, Sri Mulyani menyadari bahwa upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan antara lain dengan mendorong perusahaan menerapkan tata kelola perusahaan atau corporate governance masih perlu terus dilanjutkan.

“Saat ini fokus kita masih bagaimana kita bisa pulih dari pandemi COVID-19 dan bagaimana kita berhadapan dengan risiko yang bertambah dari tensi politik global, yang menciptakan ketidakstabilan, peningkatan disrupsi pasokan, yang juga menekan inflasi hingga menjadi sangat tinggi,” ucapnya.

Baca juga: Menkeu optimistis obligasi hijau Indonesia diminati investor

Baca juga: Diminati investor, obligasi hijau BRI "oversubscribed" hingga 4,4 kali

Baca juga: Obligasi hijau BNI "oversubscribe" 4 kali akibat tingginya peminat

Baca juga: Bank Mandiri terbitkan obligasi berkelanjutan 300 juta dolar AS

Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2022