Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Erna Mulati mengatakan Aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) membantu diagnosis yang dilakukan dalam audit kasus stunting oleh para ahli berjalan maksimal.
“Dalam melakukan audit kasus stunting, sumber data yang digunakan adalah data e-PPGBM sebagai data dasar dari deteksi dini sasaran bermasalah gizi,” kata Erna dalam Coaching Audit Kasus Stunting yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis.
Erna menuturkan penggunaan sumber data dari e-PPGBM merupakan suatu kumpulan data yang akurat untuk melakukan deteksi dini pada keluarga-keluarga yang berisiko stunting.
Data akan menunjukkan jenis intervensi baik sensitif maupun spesifik yang sesuai untuk dilakukan dalam penanganan stunting sesuai dengan nama dan tempat tinggal keluarga yang menjadi target sasaran.
Seperti halnya intervensi pada akses geografi, ketersediaan jaminan kesehatan, kondisi ketahanan pangan keluarga, akses air bersih di lingkungan rumah, maupun tingkat pendidikan keluarga.
Jumlah balita yang telah melakukan pengukuran dan terdata pada aplikasi itu sendiri, sudah ada sebanyak 12.427.654 balita. Dari sekian banyaknya balita yang ada, ditemukan 1.091.152 balita terkena stunting.
Baca juga: BKKBN: TPK harus rutin lakukan pemantauan dukung audit kasus stunting
Menurut Erna data-data disusun, diverifikasi dan divalidasi bersama dengan pihak puskesmas juga Tim Pendamping Keluarga (TPK). Data yang terkumpul dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain seperti Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) milik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
“Data yang diperoleh adalah data yang berkualitas dan tentunya akurat. Data ini menjadi dasar intervensi, baik untuk data pencegahan maupun penanganan stunting dalam implementasinya. Maka diperlukan gerakan antara pemerintah daerah, camat dan kepala desa untuk menentukan sasaran yang berisiko stunting,” ujar Erna.
Data e-PPGBM juga dapat dimanfaatkan dalam kegiatan monitoring ataupun evaluasi audit. Walaupun demikian, Erna meminta baik pemerintah, swasta, tokoh adat hingga masyarakat tetap bekerja sama agar data yang didapat bisa lebih tertata dan rinci.
“Ini menjadi upaya yang sangat strategis sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi penanggulangan stunting yang dilakukan secara komprehensif agar tidak ditemukan kasus yang sama berulang,” kata dia.
Erna turut menekankan bahwa pemantauan tumbuh kembang balita harus dilakukan secara rutin agar anak terhindar dari stunting ataupun gizi buruk. Peningkatan akses dan mutu pengembangan jangkauan pelayanan gizi juga kesehatan keluarga pun perlu ditingkatkan sehingga penanggulangan stunting menjadi bersinergi, komprehensif dan berkesinambungan.
“Dengan dukungan dan komitmen dari lintas program lintas sektor, organisasi profesi dan pemerintah daerah mari bangun optimisme dan juga kerja keras bersama untuk mencapai target maksimal yang akan memberi dampak signifikan terhadap penurunan stunting di Indonesia,” kata Erna.
Baca juga: BKKBN sebut prioritas penanganan stunting 12 provinsi
Baca juga: Kodim 0502 Jakarta Utara gerebek 'stunting' warga Semper Barat
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2022
