Kemendagri pasti mendukung penuh dalam bentuk apa pun, termasuk regulasi.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah membuat kebijakan yang pro terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Pesan saya tadi kepada teman-teman kepala daerah bupati, expo ini bagus, lanjutkan terus dengan upaya mengembangkan UMKM, mulai dari membuat regulasi yang pro pada UMKM, perizinan mudah," kata Mendagri Tito Karnavian di Jakarta Rabu.
Usai memberi arahan sekaligus membuka gelaran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2022 dengan tema "Pulihkan Ekonomi Daerah Melalui Jejaring Global", Mendagri mengatakan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian sehingga perlu adanya kebijakan yang mendukung keberadaan dan keberlangsungan mereka.
Dikatakan pula bahwa Indonesia punya sumber daya alam (SDA) yang limpah ruah yang dapat dikelola dan diproduksi sebagai produk dalam negeri. Oleh karena itu, dengan kebijakan yang berpihak pada UMKM, pangsa pasar diharapkan dapat dikuasai produsen dalam negeri.
"Perkenalkan mereka dengan permodalan, banking, dan sektor finance supaya mereka bisa mendapatkan modal dengan bunga yang rendah, sekaligus kemudahan dalam proses dan persyaratan," kata Tito Karnavian.
Dalam rangka mendukung pembelian barang dan jasa dalam negeri, pihaknya juga mendorong UMKM untuk menjualnya melalui marketplace, misalnya lewat e-Katalog yang telah dibangun oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Selain itu, Mendagri juga mendorong kepala daerah agar mengembangkan kreativitas para pemilik UMKM dengan memberikan pendidikan pelatihan.
Tito Karnavian memandang perlu kepala daerah membangun infrastruktur agar akses pemasaran produk UMKM makin mudah.
Tito Karnavian memandang perlu kepala daerah membangun infrastruktur agar akses pemasaran produk UMKM makin mudah.
"Kemendagri pasti mendukung penuh dalam bentuk apa pun, termasuk regulasi," ujar Mendagri Tito Karnavian.
Baca juga: Kemendagri dorong simplifikasi regulasi di daerah
Baca juga: Kemendagri: Elektronifikasi transaksi cegah kebocoran keuangan daerah
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2022
