“Buku revisi sudah begitu lengkap melihat beberapa faktor risiko yang kemungkinan terjadi pada ibu hamil dan anak-anak, serta terkait dengan pencatatan termasuk untuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut,” kata Erna dalam media gathering yang dilakukan secara virtual, Senin.
Baca juga: Ahli: Cermati 1.000 HPK hindari terbentuknya gangguan perilaku anak
Untuk kondisi bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), ia juga mengatakan Kemenkes juga telah mengembangkan buku KIA Khusus Bayi Kecil sejak tahun lalu mengingat intervensi yang dilakukan tidak sama dengan anak-anak dengan umur cukup bulan atau anak dengan berat badan normal.
Hingga saat ini, pemerintah telah menyediakan berbagai layanan dan program kesehatan, terutama terkait dengan stunting, sesuai siklus hidup mulai dari pada usia sekolah dan remaja, calon pengantin dan pasangan usia subur, hingga pelayanan KIA.
“Kami harapkan semua kelompok sasaran mendapatkan pelayanan secara lengkap sesuai dengan program yang ada di Kemenkes dan diturunkan sampai ke tingkat puskesmas,” kata Erna.
Tidak hanya keluarga atau masyarakat, Erna berharap pemerintah daerah terutama tingkat desa juga mendukung penurunan angka stunting dengan melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan nutrisi serta stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak.
Erna menjelaskan bahwa program penurunan angka stunting masuk di dalam sembilan upaya prioritas pembangunan nasional Indonesia. Menurutnya, permasalahan stunting jika didiamkan akan menimbulkan banyak masalah kesehatan lainnya seperti peningkatan penyakit degeneratif di usia dewasa muda.
Hasil survei Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2021 menunjukkan prevalensi stunting (tinggi badan rendah menurut usia) di Indonesia berada di angka 24,4 persen. Sementara itu, wasting (berat badan rendah menurut tinggi badan) sebesar 7,1 persen dan underweight (berat badan rendah menurut usia) sebesar 17,0 persen.
“Wasted dan underweight menjadi fokus perhatian kita karena keduanya mempunyai kontribusi tiga kali lipat untuk menjadi stunting jika tidak dilakukan tata kelola dengan baik,” ujar Erna terkait data SSGI tersebut.
Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan sebanyak 23 persen anak lahir dengan kondisi sudah stunted akibat ibu hamil sejak masa remaja kurang gizi dan anemia. Sementara, setelah kelahiran stunting meningkat signifikan pada usia 6-23 bulan dari 21 persen menjadi 37 persen akibat kekurangan protein hewani pada MP-ASI yang mulai diberikan sejak usia 6 bulan.
Merujuk pada data tersebut, maka intervensi penurunan stunting perlu dilakukan sebelum dan setelah masa kelahiran. Erna mengatakan perempuan menghadapi kondisi kesehatan yang berisiko jika hamil, mulai dari tingginya kasus penyakit tidak menular hingga belum maksimalnya program keluarga berencana (KB).
Untuk mengatasi hal tersebut, Erna menjelaskan Kemenkes juga memiliki program pelayanan kesehatan masa sebelum hamil dalam mendukung penurunan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), serta stunting bagi calon pengantin dan pasangan usia subur, seperti konseling, informasi dan edukasi (KIE) kesehatan reproduksi hingga pelayanan KB.
Erna mengatakan pihaknya juga tetap mengampanyekan pentingnya 1000 hari pertama kehidupan (HPK) guna menurunkan dan mencegah masalah malnutrisi atau stunting. 1000 HPK merupakan periode emas pertumbuhan anak, dimulai sejak dalam kandungan (270 hari) hingga anak berusia dua tahun (730 hari).
Baca juga: Edukasi keluarga masih jadi tantangan dalam pencegahan stunting
Baca juga: BKKBN: Seribu hari pertama kehidupan krusial dalam pencegahan stunting
Baca juga: HAN 2022 waktu optimalkan tumbuh kembang anak
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2022
