semakin gencar sosialisasi, edukasi serta pendampingan kepada masyarakat terkait stunting, maka diyakini berdampak pada penurunan angka stunting di Kalteng.
Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengharapkan agar personel TNI turut berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting atau gagal tumbuh pada balita.
"TNI ini bisa menjadi barisan terdepan dalam membantu mengatasi stunting, mengingat personel TNI seperti Babinsa tersebar di berbagai daerah," kata Sugianto di Palangka Raya, Senin.
Keberadaan personel TNI yang tersebar di berbagai daerah hingga wilayah perdesaan, tentu sangat strategis dalam mendukung pemda untuk mengedukasi masyarakat terkait stunting tersebut.
Dia mengatakan, semakin gencar sosialisasi, edukasi serta pendampingan kepada masyarakat terkait stunting, maka diyakini akan berdampak pada penurunan angka stunting di Kalteng.
Karena semakin masyarakat memahami penyebab dan bahaya dari stunting, tentu upaya pencegahannya juga bisa dilakukan secara optimal, ujarnya.
Karena semakin masyarakat memahami penyebab dan bahaya dari stunting, tentu upaya pencegahannya juga bisa dilakukan secara optimal, ujarnya.
Lebih lanjut Sugianto memaparkan, upaya penurunan angka stunting juga menjadi salah satu prioritas pemprov yang selama ini terus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
"Untuk itu saya meminta seluruh perangkat daerah terus bekerja sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dalam menekan angka stunting, baik melalui intervensi spesifik, intervensi sensitif, intervensi pendukung, maupun intervensi terintegrasi," terangnya.
Selama ini upaya penurunan stunting di Kalteng juga berjalan cukup baik, terbukti dari rilis Menteri Kesehatan RI pada 27 Desember 2021, yaitu Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, Kalteng berhasil menurunkan angka stunting dari 32,3 persen pada 2020 menjadi 27,4 persen.
Baca juga: Kalteng masuk zona merah anak kerdil
Baca juga: Prokami siap dukung Pemprov Kalteng deteksi dini kasus stunting
Sementara itu Kepala DP3APPKB Kalteng Linae Victoria Aden menambahkan, salah satu yang dilakukan pemprov dalam menurunkan angka stunting, yakni meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam upaya pencegahan stunting (gagal tumbuh).
Baca juga: Kalteng masuk zona merah anak kerdil
Baca juga: Prokami siap dukung Pemprov Kalteng deteksi dini kasus stunting
Sementara itu Kepala DP3APPKB Kalteng Linae Victoria Aden menambahkan, salah satu yang dilakukan pemprov dalam menurunkan angka stunting, yakni meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam upaya pencegahan stunting (gagal tumbuh).
"Masa 1.000 HPK merupakan fase penting berpengaruh pada perkembangan anak secara keseluruhan, dihitung sejak anak berada dalam kandungan hingga berusia dua tahun," katanya.
Untuk meningkatkan pemahaman pentingnya 1.000 HPK ini, pemprov di antaranya menggiatkan sosialisasi untuk mengedukasi dan memberi informasi yang tepat kepada berbagai pihak.
Sasaran kegiatan ini pun beragam, tak hanya jajaran perangkat daerah terkait namun juga akademisi, organisasi wanita, organisasi profesi, mitra kerja serta lainnya.
"Kami harapkan ini dapat meningkatkan partisipasi peserta untuk mempromosikan, maupun bermitra dan bekerja sama dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting, khususnya 1.000 hari pertama kehidupan," tuturnya.
Dia berharap terwujud sinergi yang maksimal antar lini, baik jajaran pemprov, pemkab dan pemkot, serta lintas sektor dalam pelaksanaan program 1.000 HPK di Kalteng.
Baca juga: Wagub Kalteng optimistis bisa turunkan angka kekerdilan
Baca juga: Pemkab Murung Raya lakukan audit kasus stunting
Baca juga: Wagub Kalteng optimistis bisa turunkan angka kekerdilan
Baca juga: Pemkab Murung Raya lakukan audit kasus stunting
Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2022
