Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan komitmen pemerintah yang tertuang di dalam Family Planning 2030 dijadikan acuan memperkuat pelayanan program Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi (kespro) di Indonesia.
“Indonesia berkomitmen untuk terus mewujudkan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi secara berkualitas,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam Peluncuran Family Planning 2030 di Jakarta, Senin.
Hasto menyatakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas bagi masyarakat, akan digencarkan melalui pelayanan kesehatan yang dibangun secara merata dan berkelanjutan untuk seluruh masyarakat hingga ke pelosok-pelosok daerah.
Lewat 10 komitmen yang tertuang di dalam Family Planning 2030, berbagai capaian dalam indikator kependudukan Indonesia diharapkan dapat dipertahankan atau mencapai target yang ditentukan, dengan memastikan setiap perempuan memiliki akses terhadap pelayanan keluarga berencana.
Baca juga: BKKBN gelar edukasi cegah kehamilan tak diinginkan di Kampung KB
Baca juga: BKKBN: Persepsi KB tantangan hadapi kehamilan tidak diinginkan
Salah satu capaian yang telah berhasil diraih pada Family Planning tahun 2020 lalu adalah Angka Kelahiran Total (TFR) Indonesia telah mencapai 2,24 persen atau sebesar 100 persen dari target yang ditetapkan.
Hal lain yang telah dicapai Indonesia adalah angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (ASFR) sudah menyentuh angka 20,5 kelahiran per 1000 Wanita Usia Subur (WUS) pada usianya yakni 15-19 tahun atau keberhasilan sebesar 120 persen dari target.
“Capaian target pembangunan manusia melalui program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) tahun 2021 menunjukkan hasil yang gemilang,” kata Hasto.
Walaupun demikian, Indonesia diharapkan tidak berpuas hati karena sudah berhasil mengendalikan sejumlah indikator tersebut. Pembangunan penduduk berkualitas harus diutamakan, katanya.
Meski masih banyak tantangan yang akan dihadapi ke depannya, Hasto berharap komitmen Indonesia yang dibawa pada tingkat global melalui Family Planning 2030 bisa lebih menurunkan angka kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) dalam masyarakat.
“Masih ada sejumlah tantangan besar dalam menurunkan angka unmet need pelayanan KB yang mengalami peningkatan menjadi 18 persen, serta untuk menurunkan prevalensi stunting yang saat ini masih berada pada angka 24,4 persen di tahun 2021,” ujar Hasto.
Ia berharap melalui komitmen bersama tersebut, semua implementasi dapat berjalan dengan baik dan semua layanan baik akses informasi maupun fasilitas bagi perempuan dan keluarga di Indonesia dapat meningkat dengan baik dan negara berhasil mempunyai sumber daya manusia berkualitas.
“Oleh karenanya, BKKBN harus tetap berada di garda terdepan dalam membangun keluarga melalui pendekatan siklus hidup dan upaya ini sangat menentukan kualitas bangsa Indonesia,” kata dia.
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menekankan Pemerintah Indonesia akan terus mendukung penuh upaya akselerasi dari implementasi setiap komitmen yang tertuang dalam Family Planning 2030.
Muhadjir turut mengajak sektor swasta, tokoh agama dan akademisi untuk memperluas kerja sama sebagai sarana berbagi ilmu pengetahuan, keahlian dan kemungkinan untuk membuat kolaborasi inovatif di masa mendatang.
“Untuk mencapai Family Planning 2030, diperlukan mekanisme koordinasi yang terarah, komprehensif, antar kementerian/lembaga juga para pemangku kepentingan keluarga berencana lainnya,” kata Muhadjir.*
Baca juga: BKKBN turunkan 200.000 tim pendamping keluarga layani peserta KB
Baca juga: Bank KB Bukopin pangkas kredit macet 183 juta dolar AS
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2022
