"Pemerataan peserta KB aktif itu masih masih kurang di tingkat kecamatan," kata Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat, Wahidin, saat Rakor Pelayanan KB di Rumah Sakit tingkat Jawa Barat dan Orientasi Penurunan Angka Kematian Ibu Melalui KB Pascapersalinan (KBPP), di Karawang, Selasa.
Ia mencontohkan, dalam satu daerah, ada kecamatan tertentu yang peserta KB aktifnya di atas 50 persen. Sedangkan di kecamatan lainnya jauh di bawah 50 persen.
Hal tersebut disebutkan menjadi 'pekerjaan rumah' bersama.
Diharapkan ke depan, kepesertaan KB di masing-masing kecamatan bisa seimbang atau merata. Karena itu berkaitan dengan konteks pemerataan pembangunan.
Baca juga: Penghargaan tertinggi dari BKKBN diraih Bupati Purwakarta
Baca juga: Ganjar berpesan Kahiyang-Bobby ikut program KB
Sementara itu, terkait dengan Pelayanan KB di Rumah Sakit (PKBRS) tingkat Jawa Barat itu berkorelasi dengan KB pascapersalinan. Selain meningkatkan kepesertaan KB, hal itu sejalan dengan upaya menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.
Menurut Wahidin, potensi cakupan pelayanan KB di rumah sakit cukup terbuka di Jawa Barat. Itu terlihat dari banyaknya rumah sakit di wilayah Jabar yang mencapai 377 unit rumah sakit. Namun, saat ini baru 194 perusahaan yang melayani KBPP.
Diharapkan, ada daya tarik bagi masyarakat yang menjadi peserta KB pascapersalinan di rumah sakit.
Di antaranya dengan memberikan bonus akta kelahiran bagi masyarakat yang menjadi peserta KB setelah menjalani persalinan di rumah sakit.
Menurut dia, KBPP itu penting karena itu juga akan berdampak ke penurunan stunting. Karena sang ibu secara otomatis memberikan ASI eksklusif kepada bayinya, jika setelah menjalani persalinan langsung menjadi peserta KB.*
Baca juga: Presiden canangkan Kampung KB di Cirebon
Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2022
