• Beranda
  • Berita
  • Presiden Jokowi perintahkan jaga defisit APBN 2023 di bawah 3 persen

Presiden Jokowi perintahkan jaga defisit APBN 2023 di bawah 3 persen

8 Agustus 2022 17:06 WIB
Presiden Jokowi perintahkan jaga defisit APBN 2023 di bawah 3 persen
Menkeu Sri Mulyani (tengah) didampingi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri) dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri memberikan keterangan pers usai SKP tentang Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2023, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (8/8/2022). ANTARA/HO-Humas Setkab-Rahmat/pri.

Presiden tadi menyampaikan defisit APBN harus di bawah 3 persen dan dijaga sisi sustainabilitasnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 agar berada di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Hal itu disampaikan Presiden saat memimpin sidang kabinet paripurna tentang Nota Keuangan dan Rencana APBN 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin, demikian seturut keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Presiden tadi menyampaikan defisit APBN harus di bawah 3 persen dan dijaga sisi sustainabilitasnya," kata Sri Mulyani dalam keterangan pers selepas sidang kabinet paripurna.

Untuk memenuhi target tersebut, pemerintah akan berusaha menyisir aspek belanja negara yang tetap mendukung prioritas nasional.

Menteri Keuangan (Menkeu) menyatakan untuk tahun 2023 prioritas nasional meliputi penguatan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur termasuk ibu kota negara (IKN) Nusantara, dan juga penyelenggaraan pemilihan umum yang harus mendapatkan prioritas dari sisi anggaran.

"Kita akan menggunakan instrumen belanja pusat dan daerah untuk bisa mendukung berbagai program-program prioritas nasional dan juga dari sisi pembiayaan, seperti akumulasi dana abadi pendidikan yang akan dikelola sebagai warisan generasi yang akan datang, maupun mekanisme shock absorber," katanya.

Menkeu menjabarkan secara keseluruhan belanja kementerian dan lembaga pada 2023 akan mencapai kisaran Rp993 triliun dengan fokus utama pada program-program nasional di atas.

"Instruksi Bapak Presiden sebelumnya adalah untuk menyelesaikan proyek. Jadi jangan sampai ada proyek baru yang tidak selesai pada akhir tahun atau 2024, dan untuk mendukung tahapan pemilu," ujar Sri Mulyani.

Sebagai informasi pemerintah secara berkesinambungan menekan defisit APBN yang sempat mencapai Rp947,70 triliun atau setara 6,14 persen dari PDB pada tahun 2020.

Angka itu bisa ditekan menjadi Rp783,7 triliun pada 2021 atau setara 4,65 persen terhadap PDB.

Sedangkan untuk defisit APBN 2022, Sri Mulyani pada awal Juli lalu sempat menyampaikan optimisme pemerintah yang memproyeksikan angka 3,92 persen terhadap PDB.

Baca juga: CORE perkirakan defisit APBN hanya 3,9 persen dari PDB pada 2022
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani proyeksi defisit APBN 2022 hanya 3,92 persen PDB
Baca juga: Wamenkeu: APBN jadi alat pastikan inflasi RI terkendali

 

Pewarta: Gilang Galiartha
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2022