penguatan akan edukasi masyarakat harus dilakukan
Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Djoinaldy meminta program percepatan penurunan stunting atau anak mengalami kekerdilan akibat gizi buruk di provinsi itu terintegrasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara satu dengan lainnya.
"Banyak organisasi di luar pemerintahan yang juga ingin melakukan kegiatan penurunan stunting namun mereka jalan sendiri-sendiri, kami minta BKKBN dapat menghimpun mereka semua agar program ini dapat menjadi lebih besar," kata dia fokus grup terpumpun yang digelar Kanwil DJPb dengan Perwakilan BKKBN Sumbar di Padang, Rabu.
Ia mencontohkan ada organisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), perkumpulan dokter obygin serta perhimpunan dokter lainnya yang ingin fokus menyelesaikan persoalan stunting di Sumbar ini.
"Kita minta ini dirangkul semua sehingga program ini merata didapatkan warga yang memang berisiko dan mampu mempercepat penurunan prevalensi stunting di Sumbar," kata dia.
Baca juga: Wako Bukittinggi terkejut 663 anak di kota itu berpotensi stunting
Baca juga: Wagub Sumbar: Edukasi gizi lebih dibutuhkan dalam mengatasi stunting
Pada saat ini ada beberapa kota dan kabupaten di Sumbar yang angka prevalensi stuntingnya di atas rata-rata provinsi mulai dari Kabupaten Solok dengan angka 40,1 persen kemudian Kabupaten Pasaman dan Sijunjung di angka 30,1 dan 30,2 persen.
Setelah itu Kabupaten Padang Pariaman 28,3 persen dan Kabupaten Limapuluh Kota 28,2 persen serta Kabupaten Kepulauan Mentawai 27,3 persen, Kabupaten Pesisir Selatan 25,2 persen dan Solok Selatan 24,5 persen serta Kabupaten Pasaman Barat prevalensinya 24 persen.
Menurut dia masih tingginya angka stunting di Sumbar tentu menjadi pertanyaan karena daerah ini memiliki sumber protein yang berlimpah mulai dari produksi telur ayam, ikan air tawar, ikan air tawar, laut yang luas serta lumbung pangan di kawasan Sumatera Tengah.
"Harusnya dengan kelebihan itu Sumbar harus berada jauh dari ambang batas angka stunting nasional dan yang terjadi tidak demikian. Dan saat ini tentu penguatan akan edukasi masyarakat harus dilakukan serta intervensi terhadap anak berisiko stunting," kata dia.
Selain itu rangkul kampus melalui diskusi-diskusi antara akademisi untuk merumuskan strategi dan langkah pasti dalam menurunkan angka stunting.
"Semua pihak memang harus terlibat mengambil perannya masing-masing dalam menekan angka stunting," kata dia.
Baca juga: Gubernur Sumbar: Semua pihak harus terlibat turunkan angka stunting
Baca juga: Kepala BKKBN pantau kondisi KB di Sijunjung Sumbar
Sementara Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar Fatmawati mengatakan BKKBN mendapat instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo untuk menurunkan angka stunting di Indonesia.
Menurut dia angka prevalensi ini didapatkan dari survei Status Gizi Indonesia 2021 yang dilakukan Kementerian Kesehatan.
"Mereka mengukur tinggi anak di bawah dua tahun dan menemukan tinggi mereka belum mencapai standar yang ada dan ini yang kita target secara bersama-sama," kata dia.
Pada SSGI 2019 prevalensi stunting di Sumbar di angka 29 persen dan dalam dua tahun mampu turun menjadi 23,3 persen dan ini disebabkan kerja sama seluruh pihak melakukan intervensi stunting.
"Target kita agar terus turun dan membantu pusat menurunkan angka stunting menjadi 14 persen pada 2024," katanya.
Baca juga: BRIN buat bubur beras dan biskuit bergizi untuk balita cegah stunting
Baca juga: BKKBN: Imbangi gizi anak dengan pola asuh dan kasih sayang
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2022
