Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo memantau kondisi pelayanan Program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat (Sumbar).
“Saya apresiasi Sumatera Barat terkhusus Kabupaten Sijunjung telah menindaklanjuti Perpres dan Perban tersebut dengan dibentuk dan dikukuhkannya Tim Percepatan Penurunan Stunting sampai tingkat desa, kelurahan dan nagari,” kata Hasto saat ditemui ANTARA di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Senin.
Berdasarkan pantauan ANTARA, peninjauan dilakukan Kepala BKKBN didampingi oleh Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy kepada Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum memenuhi standar kesehatan untuk hamil seperti ukuran lingkar lengan atas dan kadar darahnya (Hb).
Baca juga: BKKBN : Sistem pengendalian penduduk penting untuk pembangunan bangsa
Ketika berbicara bersama kader dan peserta KB, Hasto bertanya kepada sang ibu terkait dengan jumlah anak yang dimiliki, jarak antar-kelahiran sang anak beserta rutinnya ibu melakukan pemeriksaan di Puskesmas ataupun dokter kandungan sembari mendoakan anak di desa itu dapat tumbuh sehat dan bahagia.
Setelahnya, Hasto bertemu dengan Satuan Tugas (Satgas) Stunting di tingkat provinsi dan kabupaten untuk mendengar laporan langsung terkait kondisi keluarga yang memiliki anak lebih dari dua, pasangan yang menikah terlalu muda termasuk PUS yang sedang hamil di seluruh penjuru Kabupaten Sijunjung.
Ia juga bertemu dengan para kader percepatan penurunan stunting yang memiliki tugas untuk mengawal setiap keluarga di Kabupaten Sijunjung terhindar dari stunting. Sebab, angka prevalensi di daerah itu masih lebih tinggi, yakni 30,1 persen dibandingkan rata-rata nasional yang sudah turun menjadi 24,4 persen.
“Melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri atas bidan, kader PKK dan kader KB yang siap mendampingi keluarga berisiko stunting dan calon pengantin, keluarga, saya yakin stunting di Sijunjung bisa diturunkan,” ujar dia.
Menurutnya, guna menjamin kelangsungan hidup bangsa yang sehat dan berkualitas, dibutuhkan komitmen yang kuat dalam mengawal keluarga mulai dari intervensi gizi, pemeriksaan kelayakan hamil pada ibu hingga pemantauan rumah layak huni berjalan dengan baik, sehingga dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Sebab, stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi. Oleh karenanya, masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) pada anak menjadi sangat penting dan tidak ada satu aspek pun yang boleh diabaikan.
Baca juga: Gubernur Sumbar minta Kepala BKKBN baru sukseskan Harganas 2020
Baca juga: BKKBN Sumbar tingkatkan pelayanan KB di wilayah perbatasan
Dalam acara itu, ia juga mengapresiasi Sumatera Barat sebagai satu provinsi dengan ketahanan pangan yang sangat baik. Kolaborasi semua pihak sangat erat guna menyiapkan generasi yang sehat dan cerdas bagi masa depan bangsa.
Hasto berharap kuatnya kolaborasi semua pihak dapat bersama-sama menyukseskan intervensi spesifik maupun sensitif pada anak stunting di Kabupaten Sijunjung.
“Intervensi stunting harus kita mulai dari hulu, yaitu kepada remaja dan calon pengantin, pastikan remaja-remaja memahami akan pentingnya kebutuhan gizi sejak dari remaja serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat,” ucap Hasto.
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2022
