“Untuk anggaran kesehatan ini akan terlihat sekali dampak pandemi terhadap komposisi anggaran kesehatan,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA yang diikuti ANTARA di Bandung, Kamis.
Anggaran kesehatan sendiri terdiri dari dua komposisi yaitu penanganan COVID-19 dan reguler atau menangani masalah kesehatan di luar COVID-19.
Sri Mulyani menjelaskan perkembangan pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap realisasi komposisi anggaran kesehatan seperti saat 2021 yang sedang mengalami lonjakan COVID-19 varian Delta.
Hal itu mengakibatkan anggaran kesehatan 2021 berfokus pada penanganan COVID-19 seperti pembelian vaksin, vaksinasi dan perawatan pasien COVID-19 dibandingkan penanganan non COVID-19.
Dari total realisasi Rp102,8 triliun per Juli 2021 sebesar Rp61,2 triliun di antaranya untuk penanganan COVID-19 sedangkan Rp41,6 triliun untuk reguler.
Sementara realisasi anggaran kesehatan Rp86,5 triliun per Juli 2022 meliputi Rp31 triliun untuk penanganan COVID-19 dan Rp55,5 triliun untuk kesehatan reguler karena kasus COVID-19 sedang melandai.
“Nah 2022 seiring COVID-19 semakin terkelola dengan baik maka belanja untuk kesehatan yang berhubungan dengan COVID-19 merosot namun belanja non COVID-19 meningkat,” jelasnya.
Untuk anggaran PEN penanganan COVID-19 Rp31 triliun digunakan untuk pembayaran klaim pasien Rp20,9 triliun, pembayaran insentif tenaga kesehatan Rp2,2 triliun, pengadaan vaksin Rp1,7 triliun serta penyaluran dana desa penanganan COVID-18 Rp3,2 triliun.
Kemudian juga untuk insentif perpajakan kesehatan Rp1,2 triliun, pajak DTP Rp0,2 triliun dan SF pajak Rp1 triliun.
Untuk realisasi anggaran kesehatan reguler Rp55,5 triliun digunakan untuk penyaluran PBI JKN Rp24,8 triliun bagi 84,8 juta jiwa, jaminan kesehatan PNS/TNI/Polri Rp5,5 triliun serta penyaluran BOK/BOKB Rp6,3 triliun.
Kemudian juga sarana prasarana bidang kesehatan Rp3,5 triliun sekaligus pelayanan kesehatan di Kemenhan dan Polri Rp2,4 triliun.
Sri Mulyani merinci, realisasi anggaran kesehatan jika dilihat per komponen terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp67,64 triliun, non K/L Rp5,63 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp13,27 triliun.
Untuk anggaran kesehatan yang masuk dalam belanja K/L Rp67,64 triliun meliputi Kemenkes Rp61,96 triliun, BPOM Rp0,99 triliun, BKKBN Rp1,82 triliun, Polri Rp1,38 triliun, Kemenhan Rp1,04 triliun dan BNPB Rp0,45 triliun.
Baca juga: Sri Mulyani waspadai inflasi RI tinggi imbas ketidakpastian global
Baca juga: Sri Mulyani: Ekonomi RI kuartal II sangat impresif
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022
