"Komisi II DPR akan mendorong kalau, misalnya, anggaran yang sudah dicairkan terkait dengan tahapan kalau memang prasarana memang sangat dibutuhkan KPU, nanti akan kami dorong untuk dicairkan," kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Dia mendorong agar pemerintah mencairkan anggaran Pemilu 2024 sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama antara DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu terutama terkait anggaran yang menjadi prioritas tahapan Pemilu 2024.
Menurut dia, anggaran yang tidak terkait dengan tahapan pemilu seperti sarana-prasarana, misalnya, pengadaan mobil, dan gedung sekretariat sehingga belum dicairkan pemerintah.
Baca juga: Mahfud: Pemerintah berkomitmen sediakan anggaran Pemilu 2024
Baca juga: Pemerintah-KPU perlu duduk bersama luruskan persoalan anggaran pemilu
"Mungkin pemerintah belum menjadikan (sarana-prasarana) sebagai prioritas dan tidak terkait langsung dengan tahapan. Maka untuk sarana prasarana itu yang belum dicairkan oleh pemerintah," ujarnya.
Namun menurut dia, pemerintah memiliki komitmen untuk terus mendukung terkait pelaksanaan Pemilu 2024 sehingga Komisi II DPR mendorong anggaran terkait sarana-prasarana segera dicairkan untuk keperluan penyelenggaraan pemilu.
Saan percaya pemerintah mendukung penuh pelaksanaan Pemilu 2024 termasuk terkait anggaran namun memang kondisi keuangan negara harus dipahami semua pihak.
"Jadi tidak bisa semua harus cepat terlaksana, apalagi sekarang baru tahapan pendaftaran partai politik. Untuk tahap-tahap yang sangat terkait langsung dengan dinamika penyelenggaraan pemilu, pasti pemerintah akan mempertimbangkan," ucapnya.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2022
