Untuk itu, Peradi menyelenggarakan seminar terkait hak kekayaan intelektual (HKI), pentingnya rekordasi atau perekaman merek, dan hak cipta kepada para advokat.
“Webinar yang diadakan hari ini untuk mendukung dan meningkatkan pengetahuan di bidang intelektual, pentingnya peran rekordasi merek, dan hak cipta kepada Bea Cukai untuk pemegang HKI,” kata Ketua DPC Peradi Depok Khairi Poloan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Rekordasi atau perekaman merek dan hak cipta ini sangat penting untuk mencegah masuk dan keluarnya barang palsu, mencegah peredaran di wilayah Indonesia, serta menjadi acuan penyelesaiannya jika itu terjadi.
Baca juga: Kemenkumham: Perlindungan kekayaan intelektual bisa tingkatkan ekonomi
Wakil Ketua Umum (Waketum) Bidang Pendidikan Berkelanjutan DPN Peradi Happy SP Sihombing menyampaikan bahwa webinar ini berbeda dengan webinar sebelumnya karena berhubungan dengan HKI.
“Webinar kali ini kami padukan dengan bagaimana hak dan wewenang Bea Cukai dalam mencegah peredaran barang palsu,” ujarnya.
Webinar ini, lanjut dia, sangat penting bagi advokat untuk turut serta menyosialisasikan kepada masyarakat, khususnya pemilik merek dan hak cipta untuk melakukan rekordasi di Bea dan Cukai.
Baca juga: Kemenkumham beri penghargaan kekayaan intelektual pada Pemprov Papua
“Ini untuk mencegah masuk dan keluar serta beredarnya barang palsu di Indonesia,” ucapnya.
Ia mengatakan bahwa Peradi terus berupaya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para advokat. Kali ini, Bidang Pendidikan Berkelanjutan DPN Peradi dan DPC Peradi Depok menggelar seminar soal HKI dan pentingnya rekordasi.
Webinar ini menghadirkan empat narasumber, yakni Direktur Merek dan Indikasi Geografi Kurniaman Telaumbanua, Kepala Kantor Bea Cukai Entikong Ristola Nainggolan, Senior Analis Sub-Direktorat Kejahatan Lintas Negara Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Andri Rizqia Indrawan, serta Sekretaris DPC Peradi Depok Nadya P.G. Djayadiningrat.
Baca juga: Menkumham luncurkan Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak di Papua
Dalam kesempatan tersebut, Nadya menjelaskan sejumlah ancaman pidana penjara hingga denda hingga Rp5 miliar jika melakukan berbagai pemalsuan, terutama yang mengakibatkan gangguan kesehatan, lingkungan hidup, atau kematian manusia.
Ia mengimbau masyarakat mengubah pola pikir bangga menggunakan barang-barang bermerek palsu.
“Mindset keliru bangga dengan barang KW dan produk-produk yang mirip dengan produk aslinya padahal itu KW, itu pola pikir yang harus dibuang jauh-jauh,” ucapnya.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2022
