Kemenkes lakukan langkah galang dukungan revisi PP 109/2012

5 September 2022 17:50 WIB

Tangkapan layar Ketua Tim Kerja Penyakit Paru Kronis dan Gangguan Imunologi Kemenkes dr Benget Saragih dalam diskusi virtual diikuti Jakarta, Senin (5/9/2022) (ANTARA/Prisca Triferna)

Kita akan secara masif melakukan edukasi

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus melakukan berbagai langkah untuk menggalang dukungan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 dalam rangka menekan perilaku merokok yang merugikan kesehatan.

"Ada dua kementerian yang saat ini masih terus kita lobi untuk Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perekonomian agar mereka bisa mendukung sepenuhnya revisi PP 109 ini," kata Ketua Tim Kerja Penyakit Paru Kronis dan Gangguan Imunologi Kemenkes dr Benget Saragih dalam diskusi virtual Indonesia Institute for Social Development (IISD) diikuti dari Jakarta, Senin.

Selain dengan kementerian dan lembaga pemerintah lain, Kemenkes juga melakukan langkah mitigasi salah satu menggiatkan kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya revisi PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Salah satu yang akan disorot adalah bahaya merokok yang akan disebarluaskan melalui berbagai kanal termasuk media sosial dan media elektronik. Tokoh-tokoh publik juga akan dilibatkan untuk mendorong kesadaran masyarakat akan urgensi PP tersebut.

Baca juga: Pakar: Perlu ada aturan iklan dan promosi rokok yang lebih ketat

Baca juga: Komnas HAM: Ratifikasi FCTC lindungi kesehatan generasi masa depan

Akan dilakukan juga kajian terkait urgensi revisi itu dan diskusi yang melibatkan publik.

"Kita akan secara masif melakukan edukasi, komunikasi dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat," jelasnya.

Hal itu menanggapi beberapa penolakan yang dilontarkan terkait rencana revisi PP 109/2012 yang datang dari beberapa pihak.

Beberapa revisi yang direncanakan untuk PP 109/2012 seperti memperbesar ukuran pesan bergambar pada kemasan rokok, pengaturan penggunaan rokok elektrik, pengetatan iklan, promosi dan sponsorship, larangan penjualan rokok batangan dan peningkatan pengawasan.

Baca juga: Pemerintah didesak revisi aturan soal "diskon rokok"

Baca juga: WHO: FCTC lindungi penduduk dari efek rokok