“Soal bocornya data negara, saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kemudian, dari analisis Deputi VII (Kemenkopolhukam), terjadi di sini-sini. Tetapi, itu bisa sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia,” ujar Mahfud saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin.
Dengan demikian, menurut dia, kasus tersebut belum membahayakan data negara karena data-data yang dibocorkan kepada publik justru merupakan hal-hal yang sudah diberitakan di koran-koran.
Baca juga: Kasetpres: Tidak ada surat untuk Presiden Jokowi yang bocor
“Jadi, belum ada yang membahayakan dan isu-isu yang muncul itu kan sudah ada di koran tiap hari, (berita mengenai) jadi presiden, ini, gini, kan cuma itu. Tidak ada rahasia negara dari yang saya baca,” tegas Mahfud.
Sebagai wujud tindak lanjut kasus itu, Mahfud menyampaikan bahwa pemerintah akan menggelar rapat untuk mendalami hal tersebut.
Sebelumnya, peretas yang mengaku sebagai "Bjorka" melalui grup Telegram mengklaim telah meretas surat menyurat milik Presiden RI Joko Widodo, termasuk surat dari Badan Intelijen Negara (BIN).
Baca juga: BSSN berkoordinasi dengan Kemensetneg telusuri dugaan kebocoran data
Baca juga: Anggota DPR minta audit keamanan siber kementerian dan lembaga
Klaim Bjorka itu disebarluaskan oleh sebuah akun Twitter "DarkTracer: DaekWeb Criminal Intelligence", yang kemudian viral dan sempat menjadi salah satu topik pembahasan terpopuler di Twitter hingga Sabtu (10/9) pagi.
Unggahan tersebut mengklaim bahwa surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia, termasuk sebuah surat yang dikirimkan BIN berlabel rahasia telah bocor.
Kepala Sekretariat Presiden Budi Heru Hartono menegaskan tidak ada surat dan dokumen untuk Presiden Joko Widodo yang bocor di jagat maya.
"Nanti, pihak Sekretariat Negara akan menyampaikan. Tidak ada isi surat-surat yang bocor," kata Heru saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (10/9).
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2022
