Sri Mulyani usul belanja negara 2023 ditambah Rp19,4 triliun

14 September 2022 20:55 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja dengan Banggar DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2022). Dalam rapat tersebut membahas postur sementara RUU APBN TA 2023. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/YU)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengusulkan tambahan belanja negara pada tahun 2023 sebesar Rp19,4 triliun yang didapat dari perkiraan penerimaan pendapatan negara yang juga bertambah dengan nilai yang sama.

Usulan tersebut berasal dari kesepakatan Panitia Kerja A pemerintah bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR).

"Dengan demikian belanja negara akan naik dari Rp3.041,7 triliun menjadi Rp3.061,2 triliun," ungkap Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Banggar DPR di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan pemanfaatan tambahan belanja negara tersebut akan diberikan dalam bentuk subsidi energi senilai Rp1,3 triliun, cadangan pendidikan Rp3,9 triliun, tambahan belanja non-pendidikan Rp11,2 triliun, serta transfer ke daerah (TKD) Rp3 triliun.

Dengan tambahan tersebut, belanja negara pada tahun depan akan terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.246,5 triliun atau naik Rp16,4 triliun dari RAPBN yang senilai Rp2.230 triliun dan TKD yang naik Rp3 triliun dari Rp811,7 triliun menjadi Rp814,7 triliun.

Baca juga: Sri Mulyani: Potensi resesi global akan pengaruhi harga minyak di 2023

Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga (k/l) yang tetap sebesar Rp993,2 triliun serta belanja non k/l yang meningkat Rp16,4 triliun dari Rp1.236,9 triliun menjadi Rp1.253,3 triliun, lantaran adanya kenaikan subsidi energi menjadi Rp212 triliun dari Rp210,7 triliun, cadangan anggaran pendidikan dari Rp59,6 triliun menjadi Rp63,5 triliun, serta tambahan belanja non pendidikan menjadi Rp11,2 triliun.

Sementara itu, Sri Mulyani menyebutkan perkiraan kenaikan pendapatan negara Rp19,4 triliun akan menjadikan pemasukan negara pada tahun depan meningkat dari Rp2.443,6 triliun menjadi Rp2.463 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.021,2 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp441,4 triliun.

Dengan kenaikan yang sama pada alokasi belanja dan target pendapatan negara, maka defisit APBN pada tahun depan akan tetap terjaga sebesar Rp598,2 triliun, namun persentasenya terhadap produk domestik bruto (PDB) menurun dari 2,85 persen menjadi 2,84 persen.

"Perubahan rasio defisit APBN karena nilai dari estimasi volume ekonomi kita di 2023 akan naik dari Rp20.988,6 triliun menjadi Rp21.037,9 triliun," ungkap Bendahara Negara ini.

Baca juga: Kementerian PUPR ajukan anggaran SDA 2023 sebesar Rp41,94 triliun