• Beranda
  • Berita
  • Pengamat: Data jadi masalah klasik yang harus segera diselesaikan

Pengamat: Data jadi masalah klasik yang harus segera diselesaikan

19 September 2022 15:05 WIB
Pengamat: Data jadi masalah klasik yang harus segera diselesaikan
Ilustrasi - Warga Suku Baduy melakukan perekaman sidik jari untuk KTP Elektronik di Kampung Cijahe, Lebak, Banten, Sabtu (28/8/2021). Perekaman data dengan cara mendatangi permukiman Suku Baduy tersebut dilakukan Kementerian Dalam Negeri guna memudahkan serta membantu mereka dalam pelayanan administrasi kependudukan serta pemutakhiran data kependudukan. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/aww. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD BAGUS KHOIRUNAS)

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Agus Herta Sumarto menilai persoalan data menjadi masalah klasik untuk dapat segera diselesaikan oleh pemerintah.

“Saya kira masalah data memang menjadi masalah klasik yang urgen untuk segera diselesaikan,” kata Agus saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Menurut dia, selama ini permasalahan utama yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan program-program pembangunan ekonomi Indonesia adalah akurasi dan validitas data riil di lapangan.

“Integrasi dan pemberlakuan data tunggal kependudukan seharusnya dilakukan sejak dulu,” kata Agus.

Baca juga: Menteri PPN: Regsosek titik utama tingkatkan kesejahteraan

Lebih lanjut, Agus menyampaikan terkait data kependudukan, pajak, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) seharusnya hanya satu dan terintegrasi sehingga memudahkan pemerintah dalam menyusun program bantuan sosial, pungutan pajak, dan program-program lainnya.

Program yang sudah disusun dan direncanakan dengan baik tidak akan mampu mencapai tujuan yang diharapkan jika kualitas data masih rendah. Pun dengan program pemulihan ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai jika data belum tersedia secara akurat dan valid.

Begitu pula dengan program bantuan sosial dan bantuan usaha produktif untuk usaha mikro tidak akan mampu menjadi penopang sektor konsumsi dan sektor produksi jika penyaluran program tersebut tidak sesuai sasaran.

“Semua program yang disusun dan direncanakan dengan baik tidak akan berhasil secara optimal jika data yang tersedia masih terbatas dan tidak akurat, sebagaimana peribahasa klasik garbage in, garbage out,” kata pria yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.

Baca juga: Kemenkeu sebut Regsosek buat pengelolaan keuangan negara efisien

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik bersama Bappenas siap melaksanakan program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk memperkuat pendataan kondisi sosial ekonomi penduduk dari demografi, perumahan, data keadaan disabilitas, kepemilikan aset hingga geospasial.

Sementara itu, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan keberadaan program Regsosek nantinya mampu meningkatkan ketepatan sasaran-sasaran program pemerintah.

Program ini diharapkan akan mampu menyajikan peringkat kesejahteraan setiap penduduk dan meningkatkan ketepatan sasaran program-program pemerintah, tak hanya bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, tetapi juga program peningkatan daya saing UMKM.

Baca juga: BPS dorong pemerintah desa mutakhirkan data dengan Regsosek

Baca juga: Menteri PPN: Regsosek titik utama tingkatkan kesejahteraan

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Satyagraha
Copyright © ANTARA 2022