BI: Sanksi eksportir tak tempatkan DHE di dalam negeri kembali berlaku

22 September 2022 20:17 WIB

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI bulan September di Jakarta, Kamis (22/9/2022). ANTARA/Agatha Olivia Victoria.

Kami sudah keluarkan sanksinya baik untuk DHE sumber daya alam (SDA) maupun Non SDA

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung menyebutkan sanksi terhadap eksportir yang tak menempatkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di dalam negeri kembali berlaku di tahun 2022.

"Kami sudah keluarkan sanksinya baik untuk DHE sumber daya alam (SDA) maupun Non SDA," kata Juda dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI bulan September di Jakarta, Kamis.

Bagi eksportir yang tak menempatkan DHE SDA di dalam negeri, sanksi yang diberikan berupa penyampaian hasil pengawasan oleh BI, sedangkan untuk Non SDA bentuknya adalah penangguhan ekspor.

Ia menyatakan kedua sanksi tersebut sudah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk dilaksanakan.

Pada tahun ini, terdapat sejumlah eksportir baik SDA maupun Non SDA yang sudah dikenakan sanksi. Sanksi diberikan akibat berbagai macam pelanggaran eksportir, yakni belum membuka rekening khusus untuk SDA, DHE belum diterima meski sudah memiliki rekening, hingga kurangnya penyampaian DHE dari yang seharusnya ditempatkan.

Sebelumnya, BI pada awal tahun 2020 memberikan relaksasi kepada bank umum dan seluruh pihak yang memiliki kewajiban pelaporan kepada BI, serta kepada eksportir Non SDA yang belum memenuhi ketentuan terkait DHE Non SDA.

Relaksasi tersebut berupa perpanjangan batas waktu pelaporan dan pembebasan sanksi kewajiban membayar atas keterlambatan terhadap pelaporan tertentu. Adapun relaksasi terhadap eksportir Non SDA yang belum memenuhi ketentuan adalah berupa penundaan pengenaan Sanksi Penangguhan Ekspor (SPE) hingga akhir September 2020.

Pemberian relaksasi ini bertujuan untuk memitigasi dan mengurangi dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas perbankan dan dunia usaha, serta kondisi perekonomian.

Relaksasi batas waktu pelaporan dan pembebasan sanksi kewajiban membayar atas keterlambatan terhadap pelaporan tertentu serta penundaan pengenaan SPE, berlaku sejak 31 Maret 2020 hingga batas waktu yang ditetapkan kemudian.

Baca juga: BI relaksasi kewajiban pelaporan dan pengenaan sanksi terkait DHE
Baca juga: Eksportir briket arang temui KSP, keluhkan hambatan logistik
Baca juga: BI sebut implementasi Simodis percepat pengumpulan data DHE