"Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut diperlukan koloborasi dan konvergensi semua pemangku kepentingan membangun Kampung KB tersebut sekaligus mendorong sebanyak 1.745 desa lagi harus sudah terbentuk Kampung KB pada tahun 2024 sesuai amanat Inpres Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas itu," kata Mardalena Wati Yulia di Pekanbaru, Kamis (22/9).
Ia mengatakan, sesuai amanat Inpres Nomor 3 Tahun 2022 itu maka berbagai upaya perlu terus dilakukan seperti digelarnya workshop Pemberdayaan Kampung Keluarga Berkualitas pada Kamis (22/9) melibatkan 66 peserta berasal dari instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, OPD KB se-Riau, Bappeda Porvinsi Riau, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan pemangku kepentingan lainnya.
Di Riau, katanya, Dinas PMD juga dilibatkan dalam pembangunan Kampung KB di daerah terdepan terpencil dan tertinggal (3T) belum tersentuh maksimal sesuai amanat dari Inpres Nomor 3 Tahun 2022 tersebut.
Baca juga: BKKBN: Kampung KB bantu daerah tertinggal lebih diperhatikan
"Inpres Nomor 3 Tahun 2022 tersebut sekaligus mengubah sebutan Kampung Keluarga Berencana menjadi Kampung Keluarga Berkualitas sekaligus menghapus stigma selama ini bahwa keberadaan Kampung KB hanya menjadi tanggung jawab BKKBN padahal semua pihak harus terlibat dengan harapan bisa menghapus kemiskinan ekstrem," katanya.
Selama ini, kata dia, memang pemahaman pemangku kebijakan belum sama sehingga pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas di sektor SDM dan infrastrukturnya belum sesuai harapan seperti di beberapa tempat dan di perdesaan masih banyak anak putus sekolah, rendahnya asupan gizi ibu hamil dan melahirkan, pelayanan kesehatan yang masih rendah sehingga mendorong BKKBN terus memperbaharui pendataan.
BKKBN kini terus melakukan pemutakhiran data melalui "rumah dataku". Dalam rumah dataku itu antara lain akan ditampilkan tentang demografi suatu desa sehingga bisa menjadi rujukan dalam upaya mendorong percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di perdesaan.
Direktur Pembangunan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan pada Direktorat Jenderal PDP Teguh Hadi Sulistiono dalam workshop itu menekankan pentingnya peran pemerintah desa dalam penyelenggaraan Kampung KB.
Baca juga: BKKBN gelar edukasi cegah kehamilan tak diinginkan di Kampung KB
Menurut dia, dalam optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas sesuai amanah Inpres Nomor. 3 Tahun 2022, maka pemerintah desa berperan penting dalam memfasilitasi desa dalam penggunaan dana desa untuk penyelenggaraan program, kegiatan percepatan pencapaian tujuan berkelanjutan di desa sesuai dengan kewenangan desa.
"Sedangkan indikator keberhasilan Desa Peduli Keluarga dan Kampung Keluarga Berkualitas meliputi desa peduli keluarga, Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga) dan Kampung Keluarga Berkualitas untuk mewujudkan ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan," katanya.
Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Hari Panji Mulyana mengatakan pembentukan Kampung KB masih kurang sehingga perlu terus ditingkatkan.
Baca juga: BKKBN mendorong Kampung KB bantu gizi percepat penurunan stunting
"Apalagi Inpres Nomor 3 Tahun 2022 ini baru saja diterbitkan sehingga perlu terus disosialisasikan kepada pemangku kepentingan agar target pemerintah membentuk Kampung KB itu bisa diperbanyak hingga tahun 2024. Sasaran dari pembentukan Kampung KB itu adalah mewujudkan keluarga mandiri, tenteram dengan lingkungannya, bahagia dan sejahtera," demikian Panji Mulyana.
Pewarta: Frislidia
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2022
