Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa persoalan di Myanmar masih akan menjadi tantangan internal ASEAN, termasuk pada masa keketuaan Indonesia di perhimpunan itu pada 2023.saya melihat belum ada titik yang menunjukkan dari junta militer Myanmar untuk melaksanakan 5 Poin Konsensus yang sudah menjadi mandat dari para pemimpin ASEAN
Menlu Retno Marsudi dalam wawancara khusus dengan ANTARA pada Kamis menyebutkan bahwa situasi di Myanmar menjadi salah satu tantangan besar dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang harus dihadapi Indonesia pada masa keketuaannya pada tahun depan.
"Jadi satu tantangan ASEAN adalah tantangan eksternal dari situasi geopolitik dan geo-ekonomi yang masih belum akan baik pada 2023. Sementara tantangan dari dalam (internal) adalah isu Myanmar," katanya.
Terkait situasi di Myanmar, Menlu Retno mengaku belum melihat adanya komitmen dari pihak junta Myanmar untuk melaksanakan 5 Poin Konsensus yang disepakati pemimpin ASEAN dan Myanmar.
Baca juga: Indonesia akan pimpin ASEAN 2023 dengan paradigma kolaborasi
Kelima poin konsensus yang disepakati Myanmar dengan para pemimpin ASEAN adalah pengakhiran segera kekerasan di Myanmar, dialog antara semua pihak terkait, penunjukan utusan khusus, penyaluran bantuan kemanusiaan oleh ASEAN untuk Myanmar, dan kunjungan utusan khusus ASEAN ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak.
"Terkait Myanmar, saya melihat belum ada titik yang menunjukkan dari junta militer Myanmar untuk melaksanakan 5 Poin Konsensus yang sudah menjadi mandat dari para pemimpin ASEAN," ujarnya.
Retno menambahkan bahwa pada saat ASEAN berbicara mengenai Myanmar maka pembicaraan dilakukan sebagai suatu keluarga.
Dia pun menekankan bahwa Indonesia dan anggota ASEAN lainnya sebagai negara demokrasi paham bahwa apa yang terjadi di Myanmar adalah sesuatu yang tidak bisa diterima.
"Myanmar adalah anggota ASEAN, tetapi sebagai anggota keluarga, kita juga harus dapat berterus terang bahwa apa yang terjadi di Myanmar saat ini adalah sesuatu yang tak dapat diterima," katanya.
Untuk itu, lanjut Menlu Retno, Indonesia akan terus menekankan kepada pihak junta Myanmar bahwa 5 Poin Konsensus merupakan sebuah panduan yang menjadi tolak ukur untuk diimplementasikan secara baik demi pemulihan kondisi di Myanmar.
"Indonesia ingin mendorong bahwa 5 Poin Konsensus dapat diimplementasikan oleh pemegang kekuasaan saat ini walaupun cara mereka mengambil kekuasaan (di Myanmar) itu bukan sesuatu yang bisa kita terima," ucapnya.
"Jadi kita ingin melihat adanya komitmen untuk implementasi 5 Poin Konsensus oleh Junta Myanmar, dan bila tidak ada implementasi, saya kira sudah saatnya bagi ASEAN untuk mulai memutuskan langkah berikutnya terhadap Myanmar," ujar Menlu Retno.
Baca juga: Menlu: Indonesia hadapi dua tantangan besar keketuaan ASEAN 2023
Baca juga: Retno: RI konsisten pandang konflik antarnegara selesai secara damai
Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Mulyo Sunyoto
Copyright © ANTARA 2022
