Mal pelayanan publik tidak sekadar sebagai tempat pelayanan dokumen, tapi menjadi tempat promosi pelaku UMKM agar masyarakat bisa belanja sambil mengurus dokumen atau perizinan sehingga ekonomi masyarakat bisa terangkat.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah daerah juga menjadikan mal pelayanan publik sebagai tempat untuk mempromosikan produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Mal pelayanan publik tidak sekadar sebagai tempat pelayanan dokumen, tapi menjadi tempat promosi pelaku UMKM agar masyarakat bisa belanja sambil mengurus dokumen atau perizinan sehingga ekonomi masyarakat bisa terangkat," katanya di Semarang, Jumat.
Ia menegaskan, pengelola mal pelayanan publik harus tetap melayani masyarakat dengan mudah, murah, dan cepat, apalagi saat ini sudah terintegrasi lewat kehadiran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
"Masyarakat bisa dimudahkan, dimurahkan, dicepatkan. Kita sudah ada gedungnya, layanannya terintegrasi, instrumennya dilakukan," ujarnya.
Baca juga: MPP Tasikmalaya dan Kuningan jadi Pendorong Investasi Pertumbuhan UMKM
Instrumen digital lewat kehadiran aplikasi pelayanan sehingga dengan adanya instrumen ini, masyarakat bisa memilih pelayanan daring ataupun luring di tempat.
"Apa instrumennya? Satu mendigitalkan sehingga nanti masyarakat bisa punya pilihan yang mereka akan mendapatkan layanan," katanya.
Dorongan menjadikan mal pelayanan publik sebagai tempat promosi produk lokal dan UMKM oleh Ganjar Pranowo itu bukan tanpa alasan karena semua daerah saat ini telah memilikinya.
Baca juga: Resmi diluncurkan, MPP Yogyakarta usung ratusan jenis layanan publik
Setidaknya sudah ada 17 mal pelayanan publik di Jawa Tengah yaitu Mal Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Blora, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Banyumas.
Hal tersebut disampaikan Ganjar menanggapi peresmian Mal Pelayanan Publik Srikandi di Kabupaten Grobogan dengan 30 penyelenggara pelayanan publik yaitu 10 kementerian/lembaga, dua provinsi, enam BUMN/BUMD, 11 OPD, dan satu swasta.
Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2022
