• Beranda
  • Berita
  • ReforMiner minta pemerintah prioritaskan pemenuhan gas domestik

ReforMiner minta pemerintah prioritaskan pemenuhan gas domestik

31 Oktober 2022 18:47 WIB
ReforMiner minta pemerintah prioritaskan pemenuhan gas domestik
Ilustrasi - JAMBI, 28/12 -LADANG MINYAK JAMBI. Pekerja tambang beraktivitas di area pengeboran minyak dan gas (migas) Selong I di Blok Lemang, Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Jambi, Jumat (28/12). Berdasarkan studi volumetrik dari konsultan internasional minyak bumi DeGolyer & MacNaughton (D&M), Blok Lemang yang dikelola PT. Sugih Raya Energy tbk memiliki cadangan sebesar 511 juta barel minyak dan 467 miliar kaki kubik gas. FOTO ANTARA/Ismar Patrizki/ss/ama/12. (ANTARA FOTO/ISMAR PATRIZKI)

Bila perlu ekspor energi dikurangi. Kalau sumber daya yang kita miliki tidak cukup, nanti justru impor akan semakin membesar dan membuat ketahanan energi terus melemah

Lembaga riset independen bidang ekonomi energi dan pertambangan ReforMiner Institute meminta pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan gas domestik di tengah kebijakan perpanjangan ekspor gas alam ke Singapura.

"Idealnya sebuah negara akan lebih memprioritaskan pemenuhan energi domestik ketimbang memikirkan kebutuhan negara lain. Apalagi kondisi saat ini kita sedang dihadapkan pada biaya energi yang tinggi akibat besarnya konsumsi BBM dan elpiji yang diimpor,” kata Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk segera memperbarui perjanjian pasokan baru gas bumi ke Singapura dari Sumatera Selatan karena perjanjian penjualan sebelumnya akan berakhir pada tahun 2023.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan keputusan telah disimpulkan dan perjanjian pasokan baru akan untuk jangka waktu lima tahun.

Jika Indonesia memang punya cadangan gas bumi yang cukup, kata Komaidi, sebaiknya dikelola dengan lebih baik. Menurutnya, Indonesia membutuhkan sumber energi yang kompetitif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing mengingat populasi yang terus membesar dan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang baik.

Belajar dari krisis energi yang terjadi di Eropa dan dunia, maka ketahanan energi menjadi faktor penting yang harus menjadi prioritas pemerintah. Ketahanan energi yang terjaga dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam diplomasi energi.

"Bila perlu ekspor energi dikurangi. Kalau sumber daya yang kita miliki tidak cukup, nanti justru impor akan semakin membesar dan membuat ketahanan energi terus melemah," terang Komaidi.

"Ke depan, pasokan gas perlu diatur dengan lebih baik, jangan dihabiskan, terlebih dengan cita-cita menjadikan gas bumi sebagai energi transisi,” imbuhnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan terlepas dari besarnya perhatian terhadap ekspor gas ke Singapura, optimalisasi gas bumi terutama gas alam di dalam negeri dinilai sangat penting baik untuk kebutuhan pembangkit, industri, dan rumah tangga.

Gas bumi merupakan energi transisi menuju energi baru terbarukan yang lebih bersih. Pemanfaatan gas bumi yang maksimal untuk sektor-sektor strategis mampu mempercepat Indonesia dalam mencapai target netralitas karbon.

Komaidi menerangkan bahwa gas bumi memiliki keunikan bila dibanding dengan bahan bakar minyak. Kunci pemanfaatan gas bumi yang baik ada pada infrastruktur.

”Jadi, bila tidak ada infrastruktur maka tidak bisa dimanfaatkan. Konsumen gas di Jawa dan Sumatera, tapi sumber daya ada di Indonesia Timur. Bila tidak terkoneksi, maka gas tidak dapat dimanfaatkan,” ucapnya.

Komaidi meminta komitmen dan langkah penting pemerintah dalam rangka mendukung optimalisasi gas di dalam negeri harus berupa kebijakan yang konkrit dari hulu sampai dengan hilir.

Hal yang menjadi prioritas adalah tersedianya pasokan gas yang didukung dengan terwujudnya kematangan infrastruktur gas, sehingga rantai pasok gas bumi mulai dari hulu sampai hilir dapat terintegrasi dan harapannya konsumen pengguna gas akan terus membesar.

Pemerintah mesti intervensi untuk membangun pasar gas bumi yang besar di domestik baik dalam bentuk kebijakan maupun regulasi karena bisnis gas ini unik, tidak bisa usia sumurnya 20 tahun tapi komitmen pembeliannya hanya 15 tahun.

"Intervensi itu bisa saja dilakukan misalnya mendorong pabrik pupuk, petrokimia, PLN dimana BUMN menggunakan gas bumi. Hal yang dibutuhkan adalah sesuatu yang konkrit dan keberpihakan, bukan hanya sekadar aturan,” kata Komaidi.

Ia mengungkapkan apabila komitmen pemenuhan energi domestik bisa diwujudkan, maka pemerintah dinilai benar-benar telah menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 karena gas bumi yang berasal dari perut bumi Indonesia harus bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat Indonesia.

Baca juga: Anggota DPR: Prioritaskan pasokan gas bumi untuk kebutuhan domestik
Baca juga: Kementerian ESDM: Subsektor migas raih kinerja positif sepanjang 2021

Baca juga: Subholding Gas Pertamina optimalkan pemanfaatan gas untuk domestik
 

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2022