Direktur Pelaksana Pengembangan Kebijakan dan Kerja Sama Bank Dunia Mari Elka Pangestu menyatakan kebijakan yang dirancang untuk memulihkan global dari krisis termasuk pandemi COVID-19 tidak boleh mengurangi kesetaraan gender.Dalam merancang kebijakan dan merespons pandemi, kita tidak (boleh) membalikkan kemajuan yang telah kita buat dalam mengurangi kesenjangan gender
“Dalam merancang kebijakan dan merespons pandemi, kita tidak (boleh) membalikkan kemajuan yang telah kita buat dalam mengurangi kesenjangan gender,” katanya dalam B20 Summit Indonesia 2022 di Nusa Dua, Bali, Senin.
Mari mengatakan pandemi COVID-19 sendiri sebenarnya telah memperluas gap atau kesenjangan kesetaraan gender karena dampaknya lebih besar terjadi terhadap perempuan dibandingkan laki-laki.
Ia merinci dampak pandemi lebih besar kepada perempuan karena sebagian besar tenaga kesehatan adalah perempuan dan pelayanan kesehatan sangat terfokus pada penanganan pandemi sehingga layanan kesehatan kepada perempuan tidak diberikan.
Layanan kesehatan yang minim diberikan kepada perempuan sepanjang pandemi tersebut pada akhirnya menyebabkan tingkat kematian ibu lebih tinggi.
“Bahkan banyak kekerasan terhadap perempuan dan meningkat,” ujar Mari.
Perempuan pun lebih cenderung kehilangan pekerjaan karena harus tinggal di rumah untuk mengurus anak-anaknya yang tidak bersekolah serta orang tua lanjut usia.
Terlebih lagi, bisnis milik perempuan cenderung tutup karena mereka sibuk mengurus keluarganya.
Perusahaan yang mampu bertahan selama pandemi juga karena mereka mampu mengadopsi teknologi digital sedangkan bisnis milik perempuan kurang mampu beradaptasi dengan teknologi digital.
“Itu lah yang terjadi selama pandemi, itu mencerminkan masalah yang dihadapi perempuan,” katanya.
Oleh sebab itu, Mari menegaskan kebijakan yang dirancang untuk pemulihan harus sekaligus mampu mengakomodasi kebutuhan kesejahteraan perempuan.
Contoh kebijakan pemulihan yang mendukung kesejahteraan perempuan adalah dengan memastikan bahwa layanan kesehatan untuk wanita pasti diberikan.
Kebijakan pemberian perlindungan sosial juga termasuk mementingkan kesejahteraan perempuan karena mayoritas dari mereka memilih untuk kelaparan karena memilih memberikan makanan kepada keluarga daripada untuk diri sendiri.
“Jadi itu yang lain, seperti memilukan. Itu lah mengapa Anda perlu memiliki program perlindungan sosial,“ tegasnya.
Baca juga: Urgensi perspektif feminisme dalam pemahaman tentang pahlawan nasional
Baca juga: Ketua MPR: Isu kesetaraan gender jadi arus utama perjuangan perempuan
Baca juga: Kanwil DJPb Sumbar raih penghargaan Pengarusutamaan Gender terbaik
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2022
