Dewan Keamanan PBB perlu mengambil "sejumlah langkah signifikan" guna menanggapi rudal balistik antarbenua terbaru yang diluncurkan Korea Utara, kata menteri luar negeri Kelompok Tujuh (G7) pada Minggu (21/11).Sederet peluncuran rudal balistik ilegal yang belum pernah terjadi yang dilakukan (Korut) pada 2022... menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan dan perdamaian kawasan dan internasional,
Dewan Keamanan akan membahas Korea Utara pada pertemuan Senin atas permintaan Amerika Serikat, menyusul sederet peluncuran rudal terbaru tahun ini.
"Aksi (Korut) menuntut respons kuat dan kolektif dari komunitas internasional," kata menteri Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Jerman, Inggris, Prancis serta Italia.
Pyongyang pada Jumat melakukan uji tembak rudal balistik yang mampu mencapai daratan AS tak lama setelah peringatan "respons militer yang dahsyat" untuk Washington memperkuat keamanan militer mereka di kawasan tersebut.
Pernyataan G7 menyebutkan bahwa uji tembak pada Jumat merupakan "tindakan yang sembrono" sekaligus "pelanggaran secara blak-blakan lainnya" terhadap resolusi PBB.
"Sederet peluncuran rudal balistik ilegal yang belum pernah terjadi yang dilakukan (Korut) pada 2022... menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan dan perdamaian kawasan dan internasional," tulis pernyataan G7.
Disebutkan pula bahwa Korut "tidak dapat dan tidak akan pernah memiliki status negara senjata nuklir."
Sumber: Reuters
Baca juga: Jepang, AS, empat negara lain kutuk peluncuran rudal Korut
Baca juga: Biden akan bahas ancaman nuklir Korut dengan pemimpin Jepang, Korsel
Baca juga: Uji nuklir Korut akan indikasikan program itu ke kemajuan sepenuhnya
Pewarta: Asri Mayang Sari
Editor: Mulyo Sunyoto
Copyright © ANTARA 2022
